Beritabuana.co

Nasional

DPP Hanura Kubu OSO Sambut Positif Keputusan PTUN Jakarta Menolak Permohonan Keputusan Fiktif Positif Kubu Daryatmo-Sudding

Wakil Ketua Umum DPP Hanura kubu Oesman Sapa, Sutrisno Iwantono dan Yus Usman Sumanegara. (Dok. Aldo)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Keputusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menolak Permohonan Keputusan Fiktif Positif dari DPP Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, disambut positif kubu DPP Partai Hanura Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka kubu Daryatmo dan Sudding tidak bisa lagi mengatasnamakan pengurus DPP Partai Hanura.

Penegasan ini disampaikan dua Wakil Ketua Umum DPP Hanura kubu Oesman Sapa, Sutrisno Iwantono dan Yus Usman Sumanegara dalam jumpa persnya dibilangan Jakarta, Kamis (17/5/2018), menyikapi keputusan PTUN Jakarta.

Bahkan, lanjut Sutrino, kubu Daryatmo dan Sudding juga tidak boleh menggunakan seluruh fasilitas DPP Partai Hanura, termasuk kantor yang selama ini mereka tempati. Kendati demikian, ia mempersilahkan jika kubu Daryatmo dan Sudding masih ingin bergabung di Partai Hanura yang sah.

“Kita akan ambil alih kantor DPP nanti. Untuk mereka, kami persilahkan jika ingin bergabung lagi di Partai Hanura yang dipimpin pak Oesman Sapta dan pak Herry,” tegasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum DPP Hanura kubu Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Herry Lontung Siregar, Petrus Selestinus mengatakan pihak Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, telah menolak Permohonan Keputusan Fiktif Positif dari kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Kamis (17/5/2018), dengan membacakan Putusan Perkara Permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018, tentang Keputusan Fiktif Positif terkait Kepengurusan DPP Partai Hanura versi kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding yang dimohonkan ke Pengadilan PTUN Jakarta agar dinyatakan sebagai Kepengurusan yang sah dari DPP Partai Hanura.

“Adapun alasan Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak Permohonan Fiktif Positif yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada 17 April 2018 oleh Daryatmo dan Sudding oleh karena Permohonan Keputusan Fiktif Positif menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta menyalahi aturan UU,” jelasnya.

Disamping itu, lanjut Petrus lagi, apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT, yang proses persidangannya sedang berlangsung.

“Substansi Permohonan Keputusan Fiktif Positif meminta pengesahan Kepengurusan DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 mempersoalkan keabsahan Kepngurusan DPP Partai Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018,” katanya lagi.

Menurut Petrus, Daryatmo dan Sudding dalam Permohonannya mengajukan bukti surat dari P.1- P.36 dan 3 (tiga) orang saksi fakta dan saksi ahli 2 (dua) orang, sementara Termohon (Kemhukham) mengajukan 1 saksi ahli.

Lebih lanjut ia menjelaskan, permohonan yang diajukan adalah meminta agar Majelis Hakim mengesahan Pengurus DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018. Majelis Hakim mendasarkan penolakan Permohonan Daryatmo dan Sudding pada Perma No. 18 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif.

“Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta bahwa Permohonan Pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan Keputusan Pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau menjadi obyek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif, dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN No.24/G/2018/PTUN.JKT. Akhirnya Majelis Hakim mengetok palu setelah membacakan amar putusannya yaitu: Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon (Daryatmo dan Sudding) membayar biaya perkara,” papar Petrus.

Ia menambahkan, Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Partai Hanura, menunjukan DPP Partai Hanura hasil Munaslub Daryatmo dan sudding tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menteri Hukum dan HAM. (Aldo)

Comments

Most Popular

To Top