Beritabuana.co

Headline

Pansus: Polri Banyak Keberatan di Revisi RUU Terorisme

Ilustrasi

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Pansus Revisi RUU Terorisme dari PPP, Arsul Sani buka suara. Dia menyebut bahwa Polri sebagai pihak yang keberatan dengan definisi terorisme yang diinginkan beberapa fraksi di Pansus DPR.

Sebagian Pansus DPR, kata dia, menginginkan definisi terorisme juga memasukan frase motif politik, motif ideologi, dan frase ancaman keamanan negara. Namun, teman dari Polri keberatan jika ada frase soal motif politik dan frase keamanan negara.

Meburut Arsul, keberatan Polri frase motif politik dan ideologi sebagai bagian dari definisi terorisme karena khawatir digunakan kuasa hukum tersangka terduga teroris maupun terdakwa untuk menghindar dari tuduhan.

Polri, masih menurut Asrul, pencantuman motif politik dalam UU juga mempersempit ruang penegak hukum untuk menindak pelaku terduga teror.

“Begitu dikenakan pasal pidana materil maka pembelaannya adalah mengacu pasal 1 ayat 1 soal ini tidak ada motif politiknya dan ancaman terhadap negara,” ujar Arsul di gedung DPR RI, Selasa (15/5/2018).

Polri sendiri, tambah Arsul, tanpa memasukkan motif politik dalam UU, aparat kepolisian sudah melakukan pendalaman motif dan tujuan pelaku. Karena, setiap penanganan terorisme, Polri selalu menggali, motif dan jaringannya, meaki tak ada UU-nya.

Nah, sebaliknya, kata Arsul menyatakan, beberapa fraksi di Pansus juga memiliki alasan, bahwa unsur motif politik dan ideologi, untuk mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum.

Lainnya, sebagian fraksi menilai frase untuk menghindari aparat hukum langsung menetapkan pasal UU Terorisme yang belum didalami sama sekali oleh polisi.

Artinya, jangan sampai ada peristiwa belum jelas sudah dikategorikan terorisme atau keterangan Polri bahwa itu teroris, padahal belum didalami.

Arsul mengatakan, pertemuan partai koalisi pendukung pemerintah dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyepakati pilihan alternatif soal definisi terorisme.

Menurut dia, jika pembahasan revisi UU kembali terganjal definisi maka pilihannya motif politik tetap dimasukkan dalam revisi UU, tetapi dicantumkan di bagian penjelasan.

“Ada alternatif yang ada itu tidak dimasukkan dalam batang tubuh, tapi itu diberi penjelasan dalam uraian, yang jelas soal motif dan ancaman keamanan negara itu di penjelasan umum di UU,” kata Arsul.

Selain itu, ia mengatakan, frase ancaman keamanan negara juga menjadi poin yang belum disetujui pihak Polri dari tim Panja pemerintah. Sebab, frase tersebut membuka ruang keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

“Karena frase ancaman keamanan negara ini sudah bukan urusan Polri saja,” ujar Arsul.

Karena adanya perbedaan pemahaman soal definisi terorisme membuat pembahasan revisi UU tak juga selesai. Padahal, definisi terorisme menjadi satu-satunya poin yang belum disepakati DPR dan pemerintah dalam Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Poin inilah yang membuat Revisi UU Antiterorisme itu tak kunjung disahkan, sejak digagas sejak 2016,” tutupnya. (Asmin)

Comments

Most Popular

To Top