Beritabuana.co

Opini

Dibutuhkan Sinergi Polri dan PPNS Keimigrasian Dalam Hal Penanganan TKA

Ilustrasi

Jelang tahun politik, isu keberadaan orang asing illegal ataupun tenaga kerja asing (TKA), cukup mendominasi pemberitaan media massa. Media dijadikan alat untuk mengoreng isu TKA tersebut.

Oleh : Irjen Pol (Purn) Bambang Usadi

BEBERAPA kasus dilapangan seolah-olah memvalidasi keresahan sosial dan politik, semakin memberikan angin segar bagi politik oposan semakin gencar menyerang kinerja pemerintah. Dalam hal ini, aparat penegak hukum menjadi salah satu sasaran tembak empuk persoalan ini, di samping tentu saja Presiden sebagai pemimpin negara yang dipilih melalui mekanisme politik dan kementerian terkait.

Timbul pertanyaan dimana peran Polri untuk mengawasi keberadaan orang asing di Indonesia?

Pada tingkat Kemenko Polhukam sempat terdengar keinginan untuk menghindupkan kembali sistem pengawasan orang asing (POA).

Pasca disahkannya Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, bagi internal Kepolisian hal tersebut seolah melucuti kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia, terutama terkait dengan keberadaan pengaturan dalam pasal 66 ayat (2) yang menegaskan bahwa menteri melakukan pengawasan Keimigrasian yang salah satunya meliputi pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) “Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah”.

Benarkah berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan Pengawasan Orang Asing (POA) yang dimiliki dan dijalankan Kepolisian sebelum Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan telah dihilangkan sama sekali?

Melihat pasal 91 ayat (2) huruf f UU No.6 tahun 2011, dijelas “keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan”. Ketentuan dalam pasal tersebut secara tegas mengakui kewenangan pencegahan yang dimiliki lembaga lain berdasarkan Undang-Undang lama sebelum Undang-Undang No.6 tahun 2011 disahkan.

Dalam penjelasan pasal 107 ayat (1) UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa “……..Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan”. Frasa atau frase tersebut secara tersirat (implisit) masih mengakui kewenangan penyidikan Kepolisian dalam bidang imigrasi, tentu saja apabila menyangkut ketentuan yang diancam dengan hukuman pidana.

Koordinasi Polri dan PPNS Keimigrasian

Berkaitan konstruksi yuridis tugas Kepolisian yang diberikan pasal 15 ayat 2 huruf (i) UU No.2 tahun 2002, apabila dihubungkan dengan tugas Tim Pengawasan Orang Asing yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM sebagai konsekuensi amanah pasal 69 ayat (1) UU No.6 tahun 2011, tugas dan kewenangan Kepolisian dikaitkan dengan tugas dan kewenangan PPNS Keimigrasian sebagai penyidik pidana yang khusus menangani pidana di bidang keimigrasian menurut pasal 105 UU No.6 tahun 2011 menyebutkan “PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Bagaimana dengan keterbatasan sumber daya PPNS Keimigrasian di daerah ataupun dilapangan secara umum, sementara potensi terjadinya tindak pidana keimigrasian justru terjadi setelah beraktivitas di wilayah Indonesia harus diantisipasi.

Peran koordinasi dan pengawasan (korwas) yang melekat terkait dengan fungsi kepolisian yang diselenggarakan oleh seluruh PPNS di seluruh kementerian/lembaga lainnya secara fungsional bukan struktural, harus berada di bawah fungsi kepolisian yang diselenggarakan Polri.

Sehingga penegakan hukum pidana yang dilakukan PPNS Keimigrasian harus melibatkan peran aktif dan proaktif aparat Polri.

Kesimpulan

Maraknya masuk tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia bila terjadi tindak pidana, menurut UU yang mengatur kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan, maka berlaku juga pengawasan terhadap orang asing yang akan atau ingin melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian kewenangan Polri untuk melakukan pengawasan orang asing sangat luas. Didukung dengan pasal 15 ayat (2) huruf i UU No.2 tahun 2002 tentang Polri.

Dibutuhkan kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan terhadap orang asing yg melakukan perbuatan pidana seperti tindak pidana narkoba sesuai UU Narkoba, Pidana Umum dalam KUHP, Pidana Terorisme, pidana penyelundupan diluar wilayah kepabeanan, pidana perdagangan orang, dan pidana lainnya termasuk pengawasan orang asing melakukan perbuatan pidana.

Semua perbuatan pidana tersebut, PPNS Keimigrasian dan Pejabat Imigrasi tidak berwenang melakukan Penyidikan, kecuali dilakukan orang asing yg tidak dilengkapi dokumen keimigrasian atau melalukan penyalahgunaan dokumen keimigrasian.

Tidak akan mungkin terjadi tumpang tindih penyidikan, jika berkoordinasi antara PPNS dan kepolisian dalam bidang keimigrasian yang dilakukan terhadap orang asing jika sesuai SOP.

Tujuan dari koordinasi, pengawasan dan pembinaan untuk menegaskan kewenangan fungsional Polri. Penegakan hukum pidana dalam konteks penyidikan berada sepenuhnya dalam kewenangan Polri, sedangkan PPNS bersifat mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut.

Polri hanya tidak berwenang melakukan proses penyidikan terhadap orang asing berkaitan dengan pelanggaran dibidang keimigrasian seperti penyalahgunaan dokumen keimigrasi (paspor, visa dan izin tinggal), karena sudah diatur kewenangan tersebut oleh PPNS Keimigrasian. *******

Comments

Most Popular

To Top