Beritabuana.co

Opini

Progam PTSL Realisasi Amanat  UU Pokok Agraria Pasal 19 Sebagai Langkah Percepatan Dalam Pendaftaran Tanah

Ilustrasi

Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tataruang, mulai dari tahun 2016 merupakan program yang sangat ditunggu oleh masyarakat.

Endang Juharsa

PROGRAM yang sejenis ini beberapa tahun yang lalu pernah dilakukan dengan nama Prona (Proyek Nasional) dan ajudifikasi, tetapi tidak segencar seperti saat ini.

Masyarakat menyambutnya dengan antusias, karena mengakuan hak kemilikan atas sebidang tanah sebagai bentuk kepastian hukum dan akan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sesuatu atas tanah tersebut. Setiap bidang tanah masyarakat yang ada di Negara Indonesia harus di daftarkan untuk mendapatkan pengakuan atas hak kepemilikannya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria pasal 19 Ayat (1) mengatakan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PP.

Program PTSL memberikan harapan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena biayanya di tanggung oleh Negara seperti yang tertera di dalam pasal 19 ayat 4 bahwa dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pendaftaran tanah pada dasarnya bisa dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu secara sporadik dan sistematis.

Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik (dilakukan atas kesadaran sendiri), pada kenyataannya banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena biaya yang mahal, dan waktu penyelesaian yang tidak pasti.

Sedangkan kalau secara sistematis dalam pelaksanaanya tertata dan teratur, pembebanan biaya ditanggung oleh Negara, waktu penyelesain pasti. Salah satunya adalah program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap). Walaupun disana-sini masih banyak kekurangan mulai dari pungutan liar, aspek teknis dan non teknis.

Indonesia itu sebuah negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah pulaunya sebanyak 16.056 yang sudah diberi nama dan terverifikasi sedangkan luas daratannya ada sekitar 1.922.570 km². Ini sebuah potensi yang luar biasa.

Terkait dengan hal itu menteri agraria dan tataruang Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 126 juta bidang tanah yang belum mendapatkan sertifikat, itu masih perkiraan menurut catatan, tetapi kenyataannya bisa lebih banyak lagi, karena belum ada data yang kongkrit. Pemerintah memprogramkan diperkirakan sampai tahun 2025 baru bisa diselesaikan. Pekerjaan ini bukanlah sesuatu hal mudah dan sederhana tetapi memerlukan sinergitas semua pihak untuk menyukseskannya.

Program PTSL sebuah tantangan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan kewajibannya untuk memenuhi dan sekaligus menjalankan amanat undang-undang pokok agraria, sebagai bentuk tanggungjawab untuk mrmberikan jaminan perlindungan atas kepemilikan tanah.

Dalam sistem pertanahan di Indonesia kita menganut sistem “Quasi Positip” yaitu positip tendensi negatif, artinya tanah yang sudah disertipikatkan masih memungkinkan untuk di gugat oleh pihak lain, tetapi berdasarkan penjelasan dari Ka. Sub. Direktorat Pemetaan Dasar dan Pembinaan Surveyor Kementeria ATR/BPN, Herjon Panggabean mengatakan pada tahun 2025 menjadi status di rubah menjadi Stenssel Positip, berarti sertifikat tersebut mutlak tidak bisa di gugat.

Dengan demikian maka data yang berhubungan masalah kepemilikan harus benar. Jika data itu tidak benar maka pemerintah akan terbebani untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat apabila memenangkan perkara dipengadilan.

Untuk memberikan jaminan kebenaran itu ada 2 (dua) hal kegiatan yang harus dilakukan dalam proses sertifikasi tanah yaitu pengumpulan data yuridis dan pengumpulan data geometris.

Di dalam UUPA pasal 19 ayat 2 bahwa Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi : Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Untuk menjawab tantangan ini diperlukan dukungan semua pihak, termasuk penggunaan teknologi pemetaan yang cocok dengan tetap berpegang kepada persyaratan teknis yang memadai sesuai dengan tingkat ketelitian yang dipersyaratkan untuk kepentingan pengukuran geometrik luas bidang. Sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan ini harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang pengukuran, mulai dari pengetahuan perlatan dan tekhnik pengukuran.

Penyediaan surveyor dapat ditempuh melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan survey dan pemetaan tingkat SMK, balai-balai diklat survey dan pemetaan dan perguruan tinggi yang membuka program studi goedesi, dan geomatika.

*Endang Widyaiswara* (Balai Diklat Geospasial, Badan Informasi Gesopasial)

Comments

Most Popular

To Top