Beritabuana.co

Legislatif

BPK Memang Lembaga Negara Strategis

Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya menyatakan keberadaan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang demikian strategis. Hal ini juga yang menjadi alasan tingginya minat masyarakat menjadi anggota BPK.

“BPK ini lembaga negara yang strategis terhadap pemeriksaan produk-produk keuangan yang harus dipertanggungjawabkan lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah maupun lembaga negara lainnya,” kata Agung Rai menjawab beritabuana.co di gedung DPR komplek parlemen Senayan, Senin (16/4/2018).

Komisi XI DPR mulai hari ini melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 18 orang untuk memilih 1 orang anggota BPK Agus Joko Pramono, yang akan berakhir masa jabatannya pada 18 Agustus nanti. Dari 18 orang itu, Joko Pramono masuk dalam daftar untuk mengikuti kembali uji kepatutan dan kelayakan sebagai anggota BPK periode berikutnya sesuai amanat UU No 15/2006 tentang BPK.

Sebelumnya kata Agung Rai, ada 20 orang yang mendaftar dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI untuk mengisi 5 orang anggota BPK yang ketika itu berakhir masa jabatannya.

“Sekarang ada 18 orang, sebelumnya ada 20 orang,” kata anggota DPR dari PDI Perjuangan daerah pemilihan Bali ini.

Menjawab pertanyaan, Agung Rai menegaskan, pemilihan kepada 18 calon anggota BPK dilakukan secara obyektif. Komisi XI DPR kata dia akan memilih mereka setelah mengetahui kompetensi dan kemampuan masing-masing dibidang akutansi. Karena anggota BPK juga pejabat negara, maka pemilihan itu juga mempertimbangkan kenegarawanan masing-masing.

“Juga kemampuan komunikasi pada pemerintah dan pada lembaga negara lainnya, ikut pertimbangan kita dalam memilih anggota BPK,” kata Agung Rai. Meski demikian, dia menyatakan, pemilihan anggota BPK oleh Komisi XI pasti ada unsur politisnya.

BPK, tambah Agung Rai harus bisa mengarahkan dan memperbaiki kekeliruan oleh pemerintah dab lembaga negara lainnya dalam pengelolaan keuangan negara. Temuan-temuan yang menjadi kerugian negara tersebut harus diarahkan BPK untuk diperbaiki.

“Itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga negara lainnya,” kata Agung Rai. Sehingga tambah dia, kekeliruan yang ditemukan harus diluruskan kembali, membimbing bagaimana tata kelola keuangan negara, baik APBN dan APBD dilakukan secara transparan atau terbuka. (Ndus)

Comments

Most Popular

To Top