Beritabuana.co

Headline

Bamsoet Minta Pemerintah Segera Identifikasi Daerah dan Desa Rawan TPPO

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet mengharapkan agara Pemerintah Pusat dan daerah bersama semua instansi terkait, segera mengidentifikasi daerah atau desa yang rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jika ditemukan daerah atau desa rawan TPPO, maka patut memiliki satuan tugas yang berfungsi menangkal sepak terjang mafia atau sindikat pelaku TPPO.

“Sebab selama ini, banyak warga menjadi korban TPPO karena minimnya perlindungan dari pemerintah. Apalagi hingga kini, upaya pemerintah mencegah TPPO nyata-nyata belum efektif. Bahkan, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO (RAN PTPPO) 2015-2019 tampaknya juga belum mencatat progres,” kata Bamsoet dalam keterangan persnya yang diterima awak media, Rabu (28/3).

Sebab, menurut pengamatan politisi dari Partai Golkar itu, mafia pelaku TPPO masih sangat mudah menjaring korbannya di berbagai daerah dan desa. Pelaku TPPO mudah menjerat para korban karena masyarakat di banyak daerah belum dibekali pemahaman atau pengetahuan tentang sepak terjang dan modus mafia TPPO.

“Kecenderungan itu juga menggambarkan buruknya koordinasi lintas-sektor dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok warga yang rentan menjadi korban TPPO,” ucapnya.

Karena itulah, lanjut bekas ketua Komisi III DPR RI itu, untuk memerangi TPPO, Kemenko PMK patut menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi terkait, termasuk pemerintah daerah. Dia meyakini kalau Polri dan Ditjen Imigrasi sudah memiliki cukup data tentang TPPO.

“Nah, berdasarkan data itu, pemerintah sudah bisa mengidentifikasi daerah atau desa yang rawan TPPO. Pada daerah atau desa rawan TPPO itulah hendaknya dibuatkan satuan tugas untuk memantau kegiatan perekrutan tenaga kerja secara ilegal, terutama perekrutan calon PMI. Dalam pemantauan itu, patut untuk dilibatkan adalah kepada desa atau ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW),” tambah Bamsoet.

Bamsoet juga meminta Kemenko PMK harus segera mengintensifkan sosialisasi pencegahan TPPO ke daerah atau desa-desa yang rawan TPPO. Gemakan pesan dan informasi tentang potensi TPPO di daerah atau desa bersangkutan. Daerah atau desa yang rawan TPPO hendaknya diumumkan kepada masyarakat, agar warga di setiap wilayah bisa menyiapkan langkah antisipatif.

“Bekali juga aparatur pemerintah daerah dan desa dengan ragam peraturan dan ketentuan tentang pencegahan TPPO. Sangat penting bagi aparatur daerah dan desa untuk memahami indikator atau modus perdagangan manusia,” imbuhnya. (Aldo)

Comments

Most Popular

To Top