Beritabuana.co

Nasional

Kejagung Didesak Tuntaskan Sejumlah Kasus yang ‘Magkrak’

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) yang hingga kini belum juga tuntas. Bahkan, masih terkesan mengendap alias ‘mangkrak’ dan belum jelas kapan penyelesaiannya.

Demikian diungkapkan Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman kepada Beritabuana.co, di Jakarta, Minggu (18/3).

“Kami sangat menyesalkan ada sejumlah kasus korupsi di Kejagung yang masih mangkrak, dan belum jelas kapan penyelesaiannya,” kata Boyamin menegaskan.

Dijelaskan, seharusnya pimpinan Kejagung menginstropeksi atas banyaknya perkara dugaan tindak pidana korupsi yang masih mangrak tersebut, khususnya belum dieksekusinya uang pengganti Rp1,3 triliun perkara korupsi penyalahgunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz atau 3G oleh PT     Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Indosat Mega Media (IM2).

Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pidsus/2014, tanggal 10 Juli 2014 yang telah memutus PT Indosat Tbk untuk membayar uang pengganti tersebut.

Dalam kasus tersebut, sikap Kejagung juga belum jelas atas kelanjutan penetapan tersangka terhadap dua mantan Dirut PT Indosat Tbk, yaitu Johnny Swandy Sjam dan Hari Sasongko, serta korporasi kasus IM2.

Karena itu, dia menilai pimpinan Kejaksaan Agung tidak bisa menyatakan bangga dengan alasan mampu menyelamatkan uang negara Rp2,5 triliun dari kasus korupsi di seluruh Indonesia.

“Sedangkan untuk mengeksekusi Rp1,3 triliun saja tidak berani,” kata Boyamin menandaskan.

Adapun kasus korupsi lainnya adalah penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan terminal gas apung (Floating Storage and Regasfication Unit/FSRU) Lampung yang ditangani sejak pertengahan 2016, bahkan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Namun sampai sekarang belum ada tersangkanya.

Kemudian kasus aset milik PT Adhi Karya seluas 4,8 hektare di Jalan Kalimalang Raya, Kelurahan Lembangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga dijual kepada seorang pengusaha bernama Hiu Kok Ming. Penyidikannya ditangani sejak 2016.

Selanjutnya, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat terbang Grand Caribou yang jatuh di Mimika, Provinsi Papua pada 31 Oktober 2016, sampai sekarang belum ada tersangkanya dalam kasus itu. Bahkan pengoperasian telah dinyatakan melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga, pesawat udara hanya dapat digunakan hingga batas 30 tahun, mengingat pesawat itu dibuat tahun 1960-an.

Kemudian dugaan korupsi penjualan hak tagih (cessie) Bank Tabungan Negara (BTN) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diduga melibatkan PT Victoria Securities International Corporation (VSIC).

Dalam kasus itu, eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Tumenggung ditetapkan sebagai tersangka serta tiga tersangka lain, yakni Harianto Tanudjaja (Analis Kredit BPPN). Pengurus PT Victoria Sekuritas Indonesia Suzana Tanojoh dan Rita Rosela. Namun perkembangannya sampai sekarang juga belum jelas.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum Indonesia (ALPHA), Azmi Syahputra, mengatakan, Kejagung seharusnya tidak melakukan tindakan ‘tebang pilih’ dan mengusut semua kasus korupsi yang sampai saat ini belum tuntas.

“Ini menjadi sebuah kegelisahan akademik atas beberapa kasus besar di Kejagung yang belum maksimal ditangani,” katanya menanggapi hal tersebut, di Jakarta.

Dia mencontohkan kasus pengadaan pesawat Grand Caribou di Papua, penjualan aset PT Pelita Air Service, investasi Bank Mandiri kepada PT Tri Selaras Fakta, penyalahgunaan kontrak Hotel Indonesia Natour dan Grand Indonesia termasuk penjualan aset PT Adhi Karya di Tambun termasuk salah satunya kasus jebolnya uang Rp1,4 triliun di PT Bank Mandiri cabang Bandung beberapa waktu lalu.

“Yang awalnya sempat di ekspos oleh Kejaksaan Agung kini terkesan ‘silent’,” kata Azmi menjelaskan.

Menurutnya, Kejagung sangat bersentuhan langsung dengan potret penegakan hukum. Mengingat jaksa  selain bertindak sebagai penuntut umum juga sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi.

“Untuk itu posisi kinerja Kejaksaan Agung harus dperkuat agar “public thrust” semakin kokoh dan harus ada daya inovasi dalam menjalankan penegakkan hukum,” kata Azmi menambahkan.

Menurutnya kasus yang ditangani Kejaksaan Agung harus ada pinsip keterbukaan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana yang berani untuk mengoreksi.

“Jaksa tidak boleh menempatkan dirinya sebagai robot-robot hukum yang terpasung dan seolah demi melindungi kepentingan tertentu dengan berdalih minimnya alat bukti,” katanya.

Diingatkan, jaksa itu mewakili kepentingan negara, bukan  melindungi atau berpihak pada pelaku korupsi dalam bentuk apapun.

Aparat kejaksaan tidak boleh dikalahkan oleh penyalahgunaan pemegang kekuasaan, otoritas politik atau siapapun.

“Jika dibiarkan maka korupsi politik akan sangat berbahaya, sehingga dapat mengganggu proses penegakan hukum itu sendiri,” katanya. Oisa

Comments

Most Popular

To Top