Beritabuana.co

Headline

Konflik Fahri dan MSI Gerus Elektabilitas Partai, Majelis Syuro PKS Jangan Diam

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kisruh dan perbedaan pendapat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman (MSI) dengan salah satu pendirinya Fahri Hamzah, kembali menjadi perhatian publik. Puncaknya, Fahri melaporkan MSH ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan kalau yang bersangkutan telah melakukan fitah.

Menyikapi perseteruan Fahri dengan MSI ini, Presidium Pusat Jaringan Intelektual Muda Partai Keadilan Sejahtera (PP JIM PKS) dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Rabu (14/3), sangat prihatin dan berpendapat bahwa konflik antara MSI dan FH tidak semata-mata konflik pribadi.

Bahkan, menurut Koordinator Presidium Pusat JIM PKS, Saiful Ahmad, perbelahan dua tokoh ini menjadi tanda pembelahan elit di partai ini, dan dampaknya bisa menggerus struktur partai dan para kader. Apalagi, selama ini tidak ada upaya DPP PKS dalam mencari resolusi konflik dan bahkan terkesan membiarkan bergulir bagaikan bola salju.

“Pola pembelahan pun mulai terasa dan melibatkan pendukung dan simpatisan. Bahkan, diprediksi bisa mengarah ke konflik fisik. PP JIM PKS sebagai bagian dari sistem dan kader partai merasakan mulai hilangnya nilai-nilai ukhuwah, cinta dan kasih sayang,” katanya.

Bercermin pada konflik yang berkepanjangan itu, JIM PKS memandang betapa pentingnya mengajak pihak-pihak terkait dan berkompeten untuk melihat persoalan tersebut secara independen, profesional dan objektif dengan menghindari pemikiran sesat dan tendensius, atas konflik dan pembelahan pendapat Fahri dan MSI.

“JIM PKS menilai bahwa perbedaan pendapat ini sudah berada pada titik kritis, dan tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita perjuangan pembentukan partai. JIM PKS juga berpendapat bahwa konflik ini juga tidak sesuai dengan asas demokrasi dan ideologi Pancasila,” ucap Saiful lagi.

Dia juga menyatakan, belum beresnya penyelesaian konflik ini juga menjadi tanda inkonsistensi elite PKS. Ini berbahaya, karena bisa memicu terjadinya tindakan intoleransi pihak tertentu yang dapat mengancam eksistensi PKS pada Pemilu 2019.

“Maka dari itu, perlu ada usaha bersama untuk mewujudkan konsensus antara kader dan pimpinan partai. JIM PKS juga mengajak kader dan pimpinan PKS untuk memahami bahwa secara internal konflik ini menyebabkan pembelahan dan rusaknya pola relasi antarkader, antara kader dengan struktur serta struktur dengan seluruh elemen pendukung PKS yang selama ini terbina dengan baik,” imbuhnya.

JIM PKS, lanjut Saiful juga berpendapat bahwa secara eksternal, konflik ini menyebabkan pembelahan pendukung dan simpatisan PKS yang berujung pada kehilangan kepercayaan masyarakat luas kepada kader dan pimpinan PKS. Akibatnya, bisa diprediksi konflik ini akan menjadikan pihak-pihak lain untuk terus berupaya melemahkan PKS dari berbagai sisi politik.

“Sebagai pilar utama pembangunan demokrasi Indonesia, pemimpin PKS semestinya berintegritas dan memiliki kapabilitas yang mumpuni. Karena itu, JIM PKS mendesak pimpinan PKS berkomitmen untuk mewujudkan politik santun, bersih, transparan, dan menjunjung tinggi etika politik yang bersumber dari ajaran ilahiah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sebagai kekuatan politik yang diakui dan tercatat resmi sebagai institusi politik pendukung negara, menurut Saiful pimpinan PKS harus berkomitmen untuk taat hukum dan patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, JIM PKS mendesak pemangku kepentingan tertinggi di PKS yakni Dewan Pimpinan Tingkat Tinggi melalui Ketua Majelis Syuro, Dr. Salim Segaf Al Jufrie untuk menyelamatkan partai dari ancaman pembelahan ini.

“Kami juga mendesak segera melaksanakan islah dan konsensus dalam rangka tegaknya izzah, serta marwah partai di hadapan kader, pendukung, simpatisan, serta pihak-pihak yang berkompeten,” pungkas Saiful.

Sebenarnya perseteruan dua tokoh PKS antara Sohibul Iman dengan Fahri Hamzah ini sudah berlangsung sejak awal 2016. PKS melalui MSI, sudah memecat Fahri sebagai kader. Namun, hingga saat ini PKS tak mampu menggeser Fahri dari jajaran Pimpinan DPR periode 2014-2019.

Puncaknya, Presiden PKS MSI dilaporkan oleh Fahri Hamsah ke Polda Metro Jaya, karena dari wawancara di tv swasta, MSI diduga menuduh Fahri berbohong dan membangkang. Namun, tuduhan tersebut tidak berdasarkan atas fakta. Akan tetapi, MSI menolak berbicara terkait laporan Fahri tersebut. (Aldo)

Comments

Most Popular

To Top