Beritabuana.co

Nasional

Jadi Saksi Fakta di PTUN, Fahri Tegaskan Tak Ada Kegiatan Makar Dari ILUNI Badan Hukum

Fahri Hamzah. (Dok. Istimewa)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjadi saksi fakta dalam persidangan PTUN tentang pencabutan Badan Hukum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) oleh Kementerian Hukum dan HAM di Pengadilan Jakarta, Selasa (13/3).

ILUNI UI Badan Hukum SK 21 Juli 2016 dinyatakan dibubarkan oleh Pemerintah. Landasan pembubaran ILUNI UI tersebut adalah Surat Keputusan Dirjen AHU Nomor AHU-31.AH.01.08.Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017.

Fahri menjelaskan kalau dirinya selalu mengikuti kegiatan ILUNI UI Badan Hukum, dimana kegiatannya sangat positif dan bersifat keilmuan. Bahkan, kegiatan yang dilakukan ILUNI UI selama diikutinya itu tidak ada makar terhadap NKRI.

“ILUNI UI yang ini konsisten dengan cita-cita NKRI dan UUD 1945 serta Pancasila,” katanya sembari menambahkan bahwa keterangan yang diberikan ini berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan saat menjadi calon ketua ILUNI yang kemudian mengundurkan diri pada tahun 2016.

Bukan itu saja, Fahri juga menjelaskan bahwa pemilihan ILUNI 2016 lalu, dinilainya tidak fair karena pemaksaan sistem pemilihan dan tidak mengikuti aturan yang berlaku dan profesional.

“Sebelumnya kepemimpinan sebelumnya melanggar masa jabatan tapi tidak ada peringatan dari Rektorat. Rektorat kurang memberikan perhatian sejak dari pemilihan,” katanya.

Ditanya Hakim kenapa ia mengundurkan diri sebagai calon kandidat ketua ILUNI 2016-2019, Fahri membeberkan karena metodologinya pemaksaan sistem yaitu elektronik vote.

“Dari awal saya sudah melihat kalau sistemnya (pemilihan) kacau, karena kandidat tertentu diuntungkan karena pemilihnya mayoritas dari fakultas tertentu dan panita pemilunya juga diragukan independensinya,” ucap anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Alumni UI adalah mereka yang pernah lulus dari Universitas Indoneia. Alumni tersebut kemudian dapat mendirikan organisasi sesuai dengan minta mereka masing-masing. Mereka jumlahnya banyak dan tidak mungkin dipaksa untuk menjadi satu wadah. Apalagi Kemenkumham telah memberikan SK pendirian organisasi tersebut.

Rektor harusnya berterimakasih kepada ILUNI UI Badan Hukum karena Rektorat yang sebelumnya kurang perhatian dengan alumninya, setelah kegiatan aktif mereka (ILUNI UI BH) saat ini memberi perhatian, meski agak berlebihan juga.

Selain Fahri Hamzah, saksi fakta berikutnya adalah Herry Hernawan, anggota tim sinkronisasi yang menjelaskan pemaksaan metodologi saat pemilihan ketua ILUNI 2016 lalu. Saat berita ini diturunkan Herry Hernawan masih memberikan kesaksiannya (Ardi)

Comments

Most Popular

To Top