Beritabuana.co

Headline

Menggunakan Cadar Dilarang, Habib Aboe Bakar: HAM Seseorang Tak Bisa Dikurangi Dalam Keadaan Apapun

Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Habib Aboe Bakar Al Habsyi. (Dok. Istimewa)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi tidak sepakat dengan kebijakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang melarang mahasiswi menggunakan cadar. Ia pun menjelaskan bahwa penggunaan cadar pada umumnya bersinggungan dengan dua aspek, yaitu keyakinan dan ibadah.

“Penggunanya meyakini menggunakan cadar adalah bagian dari ajaran agama dan merupakan bentuk ibadah dalam agama,” kata Habib Aboe sapaan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR itu dalam pesan singkatnya, Selasa (6/3).

Habib Aboe Bakar juga menjelaskan, menggunakan cadar juga merupakan bagian dari praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurut dia, ini merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi dalam kerangka hak-hak asasi manusia.

“Kebebasan beragama atau berkeyakinan di masa sekarang dapat diartikan sebagai suatu hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Hal ini sebagaimana diatur pasal 18 Universal Declaration of Human Right yang memberikan perlindungan bahwa setiap individu mempunyai hak kebebasan untuk beragama,” tegasnya.

Dia menegaskan hak beragama atau menjalankan agama merupakan non derogable rights, yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

“Untuk diketahui, HAM seseorang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Dan. hal ini diatur dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945,” tegasnya.

Karena itu, dia menyatakan pengurangan hak dalam menjalankan ibadah adalah bentuk nyata dari pelanggaran konstitusi NKRI.

“Nah, hak beragama seperti ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Dalam keadaan perang saja tidak dapat dikurangi, apalagi dalam keadaan damai seperti saat ini,” ujar Habib Aboe Bakar.

Dijelaskannya pula bahwa perlindungan terhadap kebebasan menjalankan ibadah secara utuh dan menyeluruh juga ditegaskan dalam penjelasan pasal 4 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Seharusnya Indonesia belajar dari beberapa negara lain yang tidak pernah melarang penggunaan cadar.

Habib Aboe Bakar mencontohkan, November 2011, Menteri Kehakiman Luxemburg Felix Braz menyetujui penggunaan cadar bagi kaum wanita muslimat di negaranya sebagai bentuk kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Sedangkan Maret 2013 Mahkamah Agung Spanyol telah membatalkan larangan memakai cadar.

“Ini berarti negara-negara tersebut memiliki kesadaran untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan hukum untuk pemakai cadar,” kata dia.

Karena itu, jika di Indonesia ada pelarangan penggunaan cadar oleh lembaga pendidikan tinggi, kementerian terkait yang menaungi universitas dimaksud, perlu melakukan pembinaan terhadap mereka agar lebih memahami konstitusi.

“Bila diperlukan, kegiatan pembinaan tersebut dikoordinasikan dengan Komnas HAM. Sehingga komitmen penegakan konstitusi di negara ini akan dapat dilakukan dengan baik,” tuntas Ketua Kelompok Komisi (Poksi) III F-PKS DPR RI itu.

Seperti diketahui, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta merilis sejumlah alasan melarang mahasiswi bercadar. Pernyataan itu dikeluarkan rektorat menyusul pro-kontra yang muncul di masyarakat akibat kebijakan itu.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi menandatangani Surat Edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal Pembinaan Mahasiswa Bercadar.

Surat edaran itu ditujukan kepada dekan fakultas, direktur pascasarjana, dan kepala unit atau lembaga pada 20 Februari 2018. Mereka diminta untuk mendata dan membina mahasiswi bercadar dan data diberikan kepada Wakil Rektor III paling lambat 28 Februari 2018.

“Surat edaran dibuat untuk menertibkan kampus mengingat Kementerian Agama ingin kampus menyebarkan Islam moderat, yakni Islam yang mengakui dan mendukung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” ujar Yudian dalam jumpa pers di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (5/3//2018). (Aldo)

Comments

Most Popular

To Top