Beritabuana.co

Metropolitan

Pengusaha Petikemas Jadi Korban Kriminalisasi Aparat Hukum

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sidang kasus pemalsuan akta yang menyeret terdakwa Hiendra Soenjoto, pengusaha petikemas kembali digelar di Pengadilan Negeri, Jakarta Utara, Senin (19/2).

Dalam kesempatan ini, terdakwa melalui tim kuasa hukumnya, YW Mere, Ramahdi Adi Lesmana dan Aristo Yanuarius menyatakan, kliennya mengaku jadi korban kriminalisasi aparat penegak hukum.

Karena itu, pihaknya meminta majelis hakim dapat memutus perkaranya dengan seadil-adilnya, sesuai fakta-fakta persidangan dan norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ramses Pasaribu menyatakan, bahwa pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap kliennya hanya didasarkan pada asumsi belaka. Sebab tidak menguraikan bukti dan kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang diatur undang-undang.

“Bahwa terdakwa Hiendra Soenjoto berdasarkan alat bukti yang sah, tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan primer pasal 264 ayat (1), dakwaan subsider pasal 266 ayat (1), dan dakwaan lebih subsider pasal 263 ayat (1) KUHP,” kata Ramahdi.

Ditambahkan, dakwaan terhadap kliennya yang membuat Akta No. 116 tanggal 25 Juni 2014 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) di hadapan Notaris Zainuddin SH dalam dakwaan primer, subsider dan juga dakwaan lebih subsider.

“Bahwa terdakwa yang diberhentikan sebagai Direktur Utama PT Multigroup Logistic Company (MLC) membuat Akta No. 116 tanggal 25 Juni 2014 tentang Risalah RUPS-LB PT MIT dihadapan Notaris Zainuddin, SH dimana isi akta tersebut tidak benar atau tidak sesuai fakta,” terangnya.

Terkait adanya kerjasama dengan Angkatan Laut, Aristo menjelaskan bahwa dari uraian pembuatan materil dalam dakwaan tersebut didakwa sebagai orang yang membuat akta, dapat disimpulkan terdakwa Hiendra Soenjoto yang membuat No. 116 tanggal 25 Juli 2014. Padahal jelas diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

“Sesuai dengan undang-undang bahwa dakwaan JPU terhadap terdakwa Hiendra terkait pembuatan Akta No.116 tanggal 25 Juli 2014 adalah ‘Error in Persona,” ucapnya.

Lebih lanjut, Aristo mengutarakan bahwa Hiendra Soenjoto diangkat menjadi Dirut PT MLC berdasarkan Akta No.18 tanggal 11 November 2013 tentang Keputusan Rapat PT MLC, dan ternyata terdakwa Hiendra Soenjoto telah diberhentikan sebagai Dirut PT MLC berdasarkan Akta No. 5 tanggal 12 Juni 2014 tentang pernyataan keputusan Rapat PT MLC tanpa adanya pemberitahuan kepada terdakwa.

Setelah mengetahui pemecatan itu, terdakwa Hiendra mengajukan gugatan terhadap Akta No. 4 dan Akta No. 5 tanggal 12 Juni 2014 tersebut, yang sampai saat ini proses gugatan masih tahap kasasi, sehingga secara yuridis belum diperoleh kepastian hukum tentang pemberhetian terdakwa selaku Dirut PT MLC.

Sedangkan terkait dengan adanya penambahan modal Rp3 triliun dari PT Untras Nusa Jaya ke PT Multigroup Logistic Indonesia (MLI), menurut Penasehat hukumnya yang berupa inbreng dalam dakwaan JPU, itu tidak benar. “Yang benar bahwa penambahan modal itu dimasukkan terdakwa ke PT MIT,” tegas Aristo.

Oleh sebab itu, menurut Aristo, dakwaan JPU yang menyebutkan bahwa PT Unitras Nusa Jaya telah menyetor penambahan modal secara inbreng ke PT MLI adalah hasil ilusi belaka, karena perusahaan PT MLI tidak dikenal atau tidak ada dalam kelompok usaha Multigroup.

Selain itu, tentang kerjasama dengan Angkatan Laut. Sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 116 tanggal 25 Juni 2014 Risalah RUPS-LB PT. MIT, karena surat perjanjian antara PT MIT dengan Angkatan Laut adanya tanggal 29 Desember 2014, terbantah pula dengan keterangan ahli hukum perusahaan, Dr Gunawan Wijaya SH, MH, M.B.A dalam persidangan.

Ahli mengatakan bahwa keberadaan perjanjian kerjasama antara PT MIT dengan TNI-AL tanggal 29 Desember 2014 sifatnya hanya memformalisasikan kesepakatan yang sudah terjadi sebelumnya yang tertuang dalam surat No. B/398/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Penyedia Jasa Pemanfaatan Tanah TNI-AL yang ditujukan kepada PT MIT.

Sementara itu, Ramahdi mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian yuridis berdasarkan analisa fakta. “Sesuai dengan analisa fakta, maka kami melakukan kajian yuridis dengan fokus membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa Hiendra Soenjoto pada dakwaan primer pasal 264 ayat (1), dakwaan subsider pasal 266 ayat (1), dan dakwaan lebih subsider pasal 263 ayat (1) KUHP, tidaklah terbukti,” jelasnya.

Sebelumnya, Hiendra dituntut enam bulan penjara oleh JPU. Namun, sepekan sebebelum tuntutan, dua pengusaha yang berseteru, mantan Dirut PT MIT, Heindra Soenjoto dan rekan bisnisnya Azar Umar berakhir dengan damai dalam persidangan di PN Jakarta Utara, 30 Januari 2018.

Pasca terjadi perdamaian tersebut, kuasa hukum Hiendra lainnya, Onggang Napitu mengatakan, setelah keduanya mencabut seluruh perkara baik pidana maupun perdata, seluruh saham jadi milik Hiendra. “Kemarin, Azhar Umar dan Azwar Umar telah menyerahkan seluruh saham mereka kepada kliennya Hiendra,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/2).

Onggang, yang juga menjadi saksi untuk Hiendra di PN Jakarta Utara, menambahkan jika sejak terjadinya perdamaian maka seluruh perusahaan telah menjadi milik Hiendra. “Dengan adanya perdamaian itu berarti telah mengakhiri semua perkara diantara mereka, dan majelis harus menjatuhkan vonis bebas kapada Hiendra,” pungkasnya. Oisa

Comments

Most Popular

To Top