Beritabuana.co

Headline

Banyak Bupati Kena OTT KPK Jelang Pilkada, Fahri: Jangan-Jangan Titipan Pesaing?

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menjelang digelarnya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 ini, banyak bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Apalagi, rata-rata para bupati yang terkena OTT KPK itu, maju kembali dalam pilkada 2018 ini.

Menangapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditanya awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/2), menilai kalau KPK sudah salah membaca arti dari korupsi, dan sudah menyimpang dari Undang-Undang, juga menyimpang dari hukum acara.

Apa yang dilakukan KPK, menurut Fahri sudah sangat mengganggu, dan fatal sekali karena telah merusak sistem dan mengganggu proses negara dan demokrasi.

“Bagaiamana kalau kandidat yang berpotensi kalah, lalu mengorder pengkapan dari KPK. Seperti OTT terhadap Bupati Lampung Selatan baru-baru ini. Saya mendengar ini katanya survei paling tinggi. Saya curiga penangkapan yang dilakukan KPK titipan dari pesaingnya,” ujarnya curiga.

Jadi persekongkolan di dalam tubuh KPK, menurut Fahri mungkin terjadi karena mungkin ada deman dari 171 kepala daerah yang sekarang sedang bertanding ini dan mungkin saja KPK tidak bisa awasi, sehingga melakukan deal-deal dengan kandidat di 171 pilkada ini.

“Bagaimana kalau penyadap-penyadapan di KPK itu melakukan deal dengan kanidat di 171 pilkada ini, sehingga dia melakukan pengkapan kepada yang surveinya paling tinggi? Karena itu membuat peta baru didalam politik,” tambahnya.

Lembaga antirasuah pimpinan Agus Rahardjo itu, tambah Fahri sudah mengandalkan skil pengintipan melalui alat sadap yang sebetulnya UU sangat membatasi penggunaannya, sehingga yang dilakukan ini adalah gangguan pada prosesi pesta rakyat dalam demokrasi.

“Apalagi, bupati yang sekarang menjadi sasaran itu memang sedang mngumpulkan anggaran dana untuk kegiatan pemilu,” katanya seraya menjelaskan bahwa definisi dari korupsi itu kerugian negara, dan ke lima bupati yang telah menjadi korban OTT KPK itu tidak ada yang merugikan negara.

Fahri yakin kalau para bupati itu mengumpulkan uang -meskipun itu untuk pemilu- ada kemungkinan dengan cara meminta, dan itu tidak bisa diidentifikasi dengan alat sadap.

“Paling berat, para bupati itu melakukan semacam pelanggaran etik. Karena sistem regulasinya kan politikal funding dan pembiayaan politik diatur dalam pemilu. Nah, sumbangan-sumbangan kan diatur dan tidak ada masalah orang kalau menerima sumbangan pemilu,” jelasnya lagi.

Menurut politisi dari PKS itu, rezim korupsi adalah sesuatu yang berbasis pada audit. Tetapi dalam hal dana untuk pemilu, sebenarnya korupsi sudah tidak ada yang dilakukan.

“Jadi KPK hanya mengumpulkan sensasi saja, dari satu proses yang sebetulnya normal. Kalau itu dijadikan pidana oleh KPK, sekali lagi KPK mengekstensi makna dari korupsi. Korupsi KPK itu sudah liar dan sudah mengembangkan delik-delik kebohongan dan sebagainya,” kata Fahri.

Seperti diketahui, jelang digelarnya pilkada serantak 2018 ini, KPK telah mengamankan sejumlah kepala daerah melalui OTT. Setelah Bupati Subang Imas Aryumningsih, baru-baru ini giliran Bupati Lampung Selatan terjaring OTT KPK. (Aldo)

Comments

Most Popular

To Top