Beritabuana.co

Headline

Pansus Angket KPK Berakhir, Dengan Sejumlah Rekomendasi

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Panitia Angket DPR RI Tentang Pelakasanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, resmi mengakhiri masa kerjanya dengan mengeluarkan rekomendasi kepada lembaga antirasuah itu, dalam empat aspek utama yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu.

Rekomendasi ini disampaikan Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunanjar Sudarsah saat menyampaikan hasil kerjanya dalam Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI, Rabu (14/2).

Disampaikan Agun bahwa dalam aspek kelembagaan, ada tiga rekomendasi KPK. Pertama, KPK diminta menyempurnakan struktur organisasinya agar mencerminkan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.

Kedua, KPK diminta untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lain seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas HAM, dan pihak perbankan, agar pemberantasan korupsi berjalan lebih optimal.

Ketiga, KPK disarankan membentuk lembaga pengawas independen dengan anggota yang berasal dari unsur internal dan eksternal KPK yang merupakan tokoh-tokoh yang berintegritas. Hal itu dilakukan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK.

Sedang dalam aspek kewenangan, lanjut Agun lagi, pihaknya merekomendasikan tiga hal. Pertama, KPK agar berkoordinasi serta melakukan supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kedua, KPK diminta untuk memperhatikan prinsip HAM dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta mengacu peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU tentang HAM.

Ketiga, KPK didorong untuk dapat membangun sistem pencegahan yang sistematik yang dapat mencegah korupsi kembali terulang dalam mencegah penyalahgunaan keuangan negara.

Dalam aspek anggaran, Pansus Angket merekomendasikan, pertama agar KPK meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan hasil rekomendasi dari BPK.

Kedua, DPR mendorong peningkatan anggaran KPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dalam fungsi pencegahan, seperti pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi.

“Sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dengan harapan berkurangnya kasus korupsi di masa yang akan datang,” imbuh dia.

Terakhir, dalam aspek tata kelola SDM, Agun menyebut Pansus Angket merekomendasikan KPK untuk, pertama, memperbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang SDM/kepegawaian.

Kedua, semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara, Kepolisian, dan Kejaksaan.

“KPK wajib menindaklanjuti temuan Pansus bersama-sama aparat penegak hukum lainnya dan mempertanggungjawabkannya kepada publik melalui pengawasan konstitusional alat kelengkapan dewan DPR RI,” paparnya.

Sebab, menurut politisi dari Partai Golkar itu, Hak Angket terhadap KPK merupakan hak konstitusi DPR yang diatur dalam pasal 20A ayat (2) UUD 1945, serta pasal 79 jo. Pansus angket juga diatur dalam pasal 199 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan pasal 164 tentang Tatib DPR.

“KPK secara jelas merupakan subjek dan objek dari pelaksanaan Pansus Angket,” tandas dia.

Dalam suratnya kepada Pansus Hak Angket, KPK mengaku menghormati kedudukan DPR sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan dan juga putusan Mahkamah Kontisusi yang menyatakan KPK sebagai objek pengawasan Pansus.

“Meskipun demikian, KPK tidak sepenuhnya setuju dengan laporan panitia angket. Kami sependapat beberapa di antaranya. Ke depan kami akan laksanakan,” tulis surat KPK itu, sebagaimana dibacakan Agun. (Aldo)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top