Beritabuana.co

Headline

Bamsoet Jelaskan Makna Pakaian Hitam yang Dikenakannya Saat Pimpin Paripurna

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (Dok. Istimewa)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Makna dari pakaian hitam-hitam yang dikenakan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-18, Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2017-2018, pada Rabu (14/2) di Gedung DPR RI.

Bamsoet sapaan politisi Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa pakaian hitam-hitam yang dikenakannya bermakna sebagai bentuk kalau DPR membuka diri pada publik.

“Saya berpidato hari ini dengan memakai pakaian hitam-hitam, bukan berarti tanpa makna. Karena, ketika kita (DPR) membuka diri pada publik, justru kita dituding anti demokrasi dan anti krititk,” ucapnya.

Maka dari itu, lanjut Bamsoet, judul pidato penutupan sidang paripurna kali ini ia memberi judul ‘kita butuh kritik’. Dengan semangat untuk terus berbenah, DPR senantiasa memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat.

“Di era keterbukaan sekarang ini, kita tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan masyarakat, apalagi yang sifatnya membangun. Justru kita harus menjadikan kritik sebagai vitamin yang dapat menyegarkan kehidupan demokrasi, karena sejatinya demokrasi adalah sebuah sistem politik untuk mengkonversi berbagai perbedaan cara pandang menjadi sebuah keputusan bersama,” kata dia.

Walaupun sisa masa jabatan DPR tinggal 18 bulan, namun Bamsoet mengimbau seluruh anggota Dewan harus memberikan optimisme kepada rakyat. Apalagi di hadapan terbentang agenda politik, yaitu Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019, di mana semua akan turun ke daerah dan konstituen masing-masing.

“Tetapi kita jangan melupakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan untuk terus bekerja menjalankan fungsi-fungsi Dewan, baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan,” tambahnya lagi.

Bahkan sebelum menyampaikan pidato penutupannya, Bamsoet melantunkan tiga bait pantun sebagai berikut:

Di langit Senayan ada pelangi
Warna warni indah sekali
Masa sidang berakhir hari ini
Dapil menunggu pelaksanaan janji

Sikut kiri sikut kanan
​​Mencari celah tambahan program
​​Beta politisi dari Senayan
​​Dapilku makmur hatiku tentram

Kapal berputar menuju ke barat
Ombak mengalun dibuai angin
Beta ke dapil menyapa rakyat
Terpilih kembali siapa yang tak ingin?

Melanjutkan pidatonya, Bamsoet menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, walaupun masa Persidangan III ini waktunya relatif pendek, namun dirinya bersyukur telah menyelesaikan Pembahasan RUU Perubahan mengenai Undang-Undang MD3 yaitu Nomor 17 Tahun 2014 dan mengesahkan 3 RUU menjadi usul inisiatif DPR.

“Kita sudah sepakat untuk mengedepankan kualitas dalam pembahasan RUU, tetapi mengingat banyaknya masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu dituangkan dalam Undang-Undang, maka dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 disepakati 50 (lima puluh) RUU. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 (dua puluh tiga) RUU masih dalam proses pembahasan, termasuk 3 (tiga) RUU Kumulatif Terbuka. Sisanya, 15 (lima belas) RUU masih dalam proses penyusunan di DPR, 5 (lima) RUU menunggu Surat dari Presiden, sedangkan 8 (delapan) RUU dalam proses penyusunan di tangan Pemerintah,” tuturnya.

Disampaikan Bamsoet, dalam pandangan publik, produktivitas legislasi menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja dan citra DPR. Karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, Pimpinan Dewan mengajak semua anggota untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pembahasan RUU sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

“Tetapi dalam waktu yang sama, mengingat fungsi legislasi juga berada di tangan Presiden, maka kami mengharapkan supaya Pemerintah juga mempunyai semangat yang sama untuk melakukan akselerasi dalam menyelesaikan RUU,” katanya.

Sedang di bidang pelaksanaan fungsi anggaran, Pimpinan DPR mengharapkan agar Pemerintah bekerja keras untuk memastikan tercapainya target penerimaan negara yang sudah disepakati. Kendati demikian, Pemerintah juga harus memastikan bahwa pengeluaran setiap triwulan dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

“DPR juga telah berkomitmen bahwa untuk meningkatkan target penerimaan negara, maka revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dapat segera diselesaikan, paling lambat pada masa sidang selanjutnya,” kata Bamsoet. (Aldo)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top