Beritabuana.co

Legislatif

UU MD3 Dinilai Bertentangan Dengan Konstitusi, Ini Penjelasan Bamsoet

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (Dok. Istimewa)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI, Senin (12/2/2018) kemarin telah menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3), menjadi UU. Sayangnya banyak yang menilai bahwa revisi UU MD3 yang baru saja disahkan itu bertentangan dengan konstitusi.

Menanggapi penilaian tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2), menjelaskan bahwa mekanisme pengesahan UU MD3 di DPR sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku, sebelum disahkan di Rapat Paripurna Dewan juga sudah melalui proses pembahasan bersama dengan Pemerintah.

“Jika ada pihak-pihak yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berhak menentukan suatu UU bertentangan atau tidak dengan Konstitusi,” kata Bamsoet sapaan akrab politisi dari Partai Golkar itu.

Dijelaskan Bamsoet, bahwa Pasal 245 terkait pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebab hanya penambahan frasa “mempertimbangkan”, bukan mengizinkan.

“Soal Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, hal tersebut adalah wajar mengingat di beberapa negara ada pasal sejenis yakni untuk menjaga kewibawaan Lembaga Negara seperti di peradilan (contempt of court) dan di DPR RI (contempt of parliament),” terangnya.

Sedang terkait Pasal 73 mengenai pemanggilan paksa, dijelaskan Bamsoet bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan teknik perundang-undangan, jika dalam ketentuan pasal yang terkait ada kata-kata ‘wajib’, maka konsekuensinya adalah harus ada sanksi agar pasal tersebut dipatuhi.
“Mengenai kata penyanderaan tersebut, sebagai konsekuensi dari ketidak patuhan terhadap kewajiban pemenuhan pemanggilan,” kata bekas Ketua Komisi III DPR RI itu agi.

Menurut Bamsoet, setiap profesi harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anggota Dewan. Perlindungan ini juga telah dimiliki oleh wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999, dimana dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipanggil oleh polisi, tetapi dapat dipanggil oleh Dewan Pers.

“Hak imunitas juga telah dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2003,” pungkas Bamsoet yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR itu. (Aldo)

Comments

Most Popular

To Top