Beritabuana.co

Nasional

Ahmad Bambang Tolak Komentar Kasus Pertamina

BERITABUANA.CO, JAKARTA –Deputi Bidang Usaha Konstruksi Kementerian BUMN yang juga mantan Dirut Pertamina, Ahmad Bambang menolak menanggapi tuduhan keterlibatan kasus dugaan korupsi pengadaan dua kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) terhadap dirinya oleh terdakwa Aria Odman di persidangan Tipikor, Jakarta.

“Nggak, nggak ada. Biarkan saja,” kata Ahmad Bambang usai mengikuti acara MoU antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan PT Angkasa Pura I, Pelindo IV dan PT Pembangunan Perumahan, di Jakarta, Rabu (7/2).

Dalam kesempatan itu, Ahmad Bambang tidak 9berkomentar apapun meski kasus dugaan korupsi itu terjadi di perusahaan BUMN yang pernah dia pimpin.

Bahkan seusai acara, Ahmad Bambang langsung keluar tampak terburu-buru menuju ke mobilnya.

“No coment yaa,” ujarnya sambil berlari kecil menghindari pertanyaan wartawan.

Sebelumnya di persidangan Tipikor, terdakwa Aria Odman (Presiden Direktur PT Vries Maritime Shipyard /VMS) mengungkapkan,

bahwa Ahmad Bambang lah yang meminta penghapusan denda keterlambatan pengiriman kapal AHTS jenis Transko Andalas dan kapal Transko Celebes senilai 910.000 US Dolar atau Rp 12,5 milyar.

“Iya benar yang mulia, Ahmad Bambang yang menghapus denda keterlambatan pengiriman kapal itu,” kata Aria saat memberi kesaksian atas pemeriksaan terdakwa Suherimanto di depan majelis hakim yang diketuai Sahlan, beberapa waktu lalu.

Menurut Aria, Kapal Transko Andalas dan Kapal Transko Celebes didatangkan dari Tiongkok oleh perusahaannya mengalami keterlambatan kedatangan dari jadwal yang telah ditentukan, sehingga sesuai dengan perjanjian pihaknya dikenakan denda 5.000 US Dolar per hari dan per unit.

Untuk Kapal Transko Andalas mengalami keterlambatan selama 77 hari dan Kapal Transko Celebes selama 105 hari.

Ahmad Bambang yang waktu itu menjabat Dirut Pertamina Transkontinental, katanya, mengusulkan untuk menghapus denda penalti keterlambatan pengiriman dua kapal tersebut, senilai 910. 000 US Dolar atau setara dengan Rp 12,5 milyar.

Menanggapi fakta – fakta persidangan tersebut, terdakwa Suherimanto melalui kuasa hukumnya Rudianto Manurung meminta agar penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) segera melakukan pemeriksaan ulang dalam kasusnya.

“Tindakan Ahmad Bambang yang menghapus denda penalti keterlambatan kapal seharusnya juga menjadi bukti atas kerugian keuangan negara. Tapi kenapa penyidik tidak melakukan pemeriksaan secara utuh. Kesannya ada tebang pilih dalam kasus ini,” kata Rudianto.

Dalam kasus ini, kejaksaan hanya mengajukan dua terdakwa, yakni Suherimanto (juga mantan Dirut Pertamina) dan Aria Odman, selaku pemenang lelang pengadaan kapal tersebut.

Padahal pihak Kejagung saat melakukan penyidikan juga telah beberapa kali memanggil Ahmad Bambang untuk dimintai keterangan. Namun, saat panggilan terakhir pada 30 Januari 2017 lalu, Ahmad Bambang selalu saja mangkir.

Di persidangan, saksi Aria Odman yang juga menjadi terdakwa kasus ini mengatakan, bahwa Ahmad Bambang (kini menjabat Deputi Bidang Usaha Konstruksi Kementerian BUMN – red) yang menerima penyerahan pengadaan kapal Transko Andalas pada 10 Agustus 2012 dan Transko Celebes pada 8 Oktober 2012.

“Itu dipersidangan kan sangat jelas, bahwa Ahmad Bambang yang menyerahkan kapal tersebut dan dalam penyerahannya ada istilah “cincai-cincailah” agar denda penalti itu dihapuskan,” kata Rudianto menanggapi hal tersebut. Oisa

Comments

Most Popular

To Top