Beritabuana.co

Headline

Nah Loch, DPD RI Mau Ajak Daerah Menolak Rencana Impor Jagung Oleh Pemerintah Pusat

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komite II DPD RI menyatakan penolakannya terhadap rencana impor jagung oleh pemerintah. Untuk itu, Komite II akan segera mengirimkan surat protes kepada pemerintah, juga memanggil kementerian terkait untuk mempertanyakan rencana impor jagung.

“Kami akan mengajak daerah untuk menolak produk jagung hasil impor. Ini menjadi masalah yang serius,” tegas Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dalam konferensi pers di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (6/2).

Parlindungan menilai bahwa dasar kebijakan impor jagung oleh pemerintah tidak valid. Apalagi, data yang dimiliki antar kementerian terkait juga berbeda-beda, sehingga dasar impor jagung kurang kuat.

“Di daerah-daerah pasokan jagung masih aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun industri. Sedangkan, patokan impor adalah harga di pasaran,” kata Senator dari Sumatera Utara itu lagi.

Lanjut Parlindungan, biarkan sekali-sekali petani nikmati harga. Kalau mau impor, berkunjunglah ke daerah, dan bila perlu sesuai dengan kebutuhan per provinsi. “Jangan cuma berdasarkan apada Jakarta aja,” ucapnya.

Sesang Senator asal Provinsi Maluku, Anna Latuconsina akan mengajak pemerintah daerah untuk menolak masuknya jagung impor ke daerah. Dia menilai program pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian gagal dikarenakan pemerintah terus menerus melakukan impor bahan pangan seperti beras, garam, dan jagung.

“Banyak uang rakyat telah dikeluarkan untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi ini malah impor. Berarti program pemerintah tidak berhasil,” tegasnya.

Mengani rekannya, Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Diyah Ratu Ganefi berpendapat bahwa pemerintah melakukan impor jagung tanpa adanya data kebutuhan akan jagung di setiap daerah. Di beberapa daerah, termasuk NTB, produksi jagung sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.

Pendataan sentra produksi jagung di daerah, tambah dia, juga dianggap masih belum dilakukan secara menyeluruh. Dirinya menganggap kebijakan impor jagung justru akan merugikan para petani.

“Pemerintah mengimpor jagung. Kita ingin bertanya, seberapakah besar kebutuhan kita sehingga harus impor. Di Dompu (jagung) banyak. Kalau jagung diimpor, lalu abgaimana nasib Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar,” ucap Baiq. (Lia)

Comments

Most Popular

To Top