Beritabuana.co

Headline

Ketua Komisi IV DPR RI: Banyak Kejanggalan Dibalik Impor Beras Oleh Pemerintan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo menilai langkah pemerintah mengimpor beras menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya. Pasalnya, pemerintah melakukan impor disaat pangan terbilang stabil.

“Kenapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat kondisi pangan kita terbilang stabil,” kata Edhy Prabowo dalam siaran pers yang diterima redaksi beritabuana.co, Minggu (14/01).

Dia mengatakan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Aman Sulaiman pernah bilang tidak akan melakukan impor beras, setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi. Selain itu, pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari.

Bahkan, masih kata Edhy Prabowo, di beberapa daerah mengalami surplus beras. “Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri,” tegasnya.

Padahal beberapa waktu lalu, pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda. “Tapi, kenapa saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini, malah melakukan impor beras besar-besaran? Ada apa di balik semua ini?” tanya Edhy.

Pada tahun 2015, pemerintah pernah melakukan impor beras. Saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya. Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor.

“Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Selain itu, Edhy mengaku heran dengan kebijakan impor beras kali ini. Persoalan beras ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), tapi anehnya, kata dia, kenapa untuk persoalan impor kali ini tidak dipercayakan kepada Bulog dan malah menunjuk BUMN bernama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Padahal, kata dia, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog.

“Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?,” tanya Edhy.

Edhy Prabowo menilai janji, kampanye Presiden Joko Widodo yang akan mewujudkan swasembada pangan hingga saat ini tak terbukti. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk pertanian naik hampir dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya.

“Saat kampanye dulu berjanji akan kembali mewujudkan swasembada pangan. Pak Jokowi bilang, ‘lahan sawah begitu luas kok beras masih impor?’ Namun sudah tiga tahun lebih menjabat, wacana itu tidak kunjung terbukti,” katanya.

Karena itu, ia menagih janji Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan. “Kita berhak menagih janji mereka untuk mewujudkan swasembada pangan demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas politisi dari Partai Gerindra itu. (Aldo)

Comments

Most Popular

To Top