Beritabuana.co

Headline

Fadli Zon: Putusan MK Membuat Demokrasi di Indonesia Mundur Kembali

Plt. Ketua DPR RI, Fadli Zon. (Dok. Istimewa)

Karena itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menyebutkan keputusan MK tersebut hanya menghasilkan ‘setback’ dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Sebab, jika ditengok lagi ke belakang, alasan melakukan amandemen UUD 1945 salah satunya adalah untuk memurnikan sistem presidensial.

“Itu sebabnya, UUD hasil amandemen mendesain agar pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) dihelat secara serentak. Dalam tiga pemilu lalu, desain untuk memperkuat sistem presidensial ini telah dicederai oleh undang-undang Pemilu lama yang selalu menempatkan perhelatan Pilpres digelar sesudah hajatan Pileg. Akibatnya, Pilpres jadi seperti politik dagang sap,” paparnyai

Apalagi, ada ketentuan tentang ‘presidential threshold’ yang secara tidak langsung sebenarnya tengah mencangkokkan sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Untung kemudian ada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang dibacakan pada 21 Januari 2014, dimana pada waktu itu MK mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak.

“Adanya putusan itu telah mengoreksi praktik yang tak sesuai dengan desain konstitusi tersebut. Sayangnya, dengan keputusan terbaru yang dibuat MK kemarin, yang menolak uji materi terhadap Pasal 222 UU No. 7/2017, secara ironis langkah maju itu kini akan mundur kembali. Demokrasi yang seharusnya bisa membuka ruang bagi setiap orang yang ingin maju dalam Pilpres, dan memberi kebebasan partai politik untuk mengajukan calon terbaik versinya masing-masing, kini kembali ditutup,” katanya menyesalkan.

Fadli Zon setuju dengan dua hakim yang mengajukan ‘dissenting opinion’ kemarin. Putusan MK itu bisa membuka peluang terjadinya penguatan pemerintahan otoriter. Sebab, dengan menjadikan ‘presidential threshold’ sebagai argumen bagi penguatan sistem presidensial, sebenarnya sedang membuat tafsir bahwa sistem presidensial yang benar adalah jika presiden dan parlemen dikuasai oleh partai atau kelompok yang sama. Tafsir semacam ini berbahaya bagi demokrasi dan tata pemerintahan.

“Parlemen adalah lembaga kontrol pemerintah. Fungsi kontrol ini bisa mandul jika parlemen selalu dipaksa atau didesain untuk sama dengan Presiden, ataupun sebaliknya. Itu sebabnya, setiap penafsiran yang menyatakan bahwa presiden harus mendapatkan dukungan politik yang cukup di parlemen untuk memperkuat sistem presidensial, adalah argumen yang bermasalah, karena mengabaikan prinsip trias politica dalam demokrasi. Argumen semacam itu bias otoritarian,” ucapnya lagi.

2 of 3

Comments

Most Popular

To Top