Beritabuana.co

Newstainment

Masyarakat Perfilman Indonesia, Bahas Nasib Film Kita di Zaman Now

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Nasib perfilman kita memang belum menggembirakan. Pada hal, UU tentang Perfilman sudah ada sejak delapan tahun lalu. Sayangnya, UU tersebut terjegal pelaksanaannya karena pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya, termasuk menerbitkan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri sebagai turunannya. Akibatnya, penyelenggaraan perfilman menjadi tidak beraturan.

Dalam Sarasehan Peranserta Masyarakat Perfilman, di Gedung Pusat Perfilman H Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1) lalu, pun terungkap kalau film Indonesia diperlakukan tidak adil.

Walau dikampanyekan sedang maju-majunya, kenyataannya lebih dari separuh film Indonesia tidak punya kesempatan mengumpulkan penonton yang memadai, bahkan banyak juga yang tidak punya kesempatan untuk dipertunjukkan di bioskop-bioskop.

Dihadiri lebih dari 40 insan film dan pemerhati masalah perfilman, acara ini dipandu praktisi perfilman Akhlis Suryapati, serta membahas paparan wartawan senior dan kritikus film Wina Armada, serta anggota Komisi X DPR-RI Dadang Rusdiana.

“Ketika terjadi silang-sengkarut pendapat dan tindakan yang merugikan film Indonesia, maka kita menempatkan hukum atau peraturan menjadi acuan untuk mengritisi semua itu,” kata Akhlis Suryapati.

“Sarasehan ini digagas oleh masyarakat perfilman dengan mengajak wartawan film, untuk mengritisi kondisi perfilman yang sebenarnya, tanpa harus ada kecurigaan-kecurigaan, apalagi kebencian, terhadap pihak-pihak tertentu. Insan film terlalu cape untuk diadu domba dan terpecah-pecah,” sambungnya.

Sementara itu Wina Armada memaparkan secara fokus, bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran, atau tidak memenuhi kewajibannya, dalam penyelenggaraan perfilman.

“Ini bukan pendapat saya, melainkan sesuai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Di undang-undang ini sangat jelas disebut apa yang harus dilakukan pemerintah, bahkan sangat jelas disebutkan batas waktunya, yaitu satu tahun setelah diundangkan harus menerbitkan peraturan pemerintah dan keputusan menteri,” katanya.

Namun, lanjut Wina, sampai delapan tahun berjalan, kewajiban itu tidak dipenuhi. “Ada apa ini? Sejak empat atau lima tahun yang lalu, jika ditanya, jawabannya selalu sudah dibahas, dipersiapkan, sudah di meja menteri, tinggal ditandatangi, dan sebagainya,” ungkap Wina mempertanyakan.

Menurut Wina Armada, akibat dari ketiadaan peraturan turunan UU Perfilman itu, ketidakadilan berlangsung, terutama dalam penyelenggaraan usaha perfilman. Yang kuat menindas yang lemah. Film Indonesia diperlakukan tidak adil. Produser-produser takut bersuara meskipun usaha filmnya merugi miliaran rupiah, karena khawatir semakin digencet dan tidak diberi kesempatan untuk bisa tetap memproduksi dan mengedarkan filmnya.

“Kami ini membuat film dengan uang miliaran rupiah, Pak. Lenyap begitu saja, karena film kami tidak bisa beredar, atau bisa beredar namun hanya diberi jatah sepuluh atau lima layar. Bayangkan, ada hampir sekitar 1.500 layar bioskop di Indonesia, dan film Indonesia hanya main di 10 atau 15 layar bioskop. Hanya film-film tertentu milik produser tertentu yang diberi jatah 40 layar sampai 70 layar di hari-hari awal pertunjukan,” kata produser film Evry Joe, yang ‘terpaksa’ curhat dalam sarasehan tersebut.

Bahkan, dirinya mengaku seperti mengemis di negeri sendiri. “Lalu di mana pelaksanaan undang-undang itu? Di mana payung hukum itu? Di mana komitmen pemerintah yang katanya ingin memajukan film Indonesia, dan menjadikan film Indonesia tuan rumah di negara sendiri?” imbuh Wina.

Menurutnya, akibatnya di antara produser film Indonesia sendiri terjadi saling curiga, tidak akur, merembet kepada insan film, organisasi-organisasi perfilman tidak bisa kompak. Iklim perfilman menjadi tidak kondusif.

“Yang diuntungkan oleh keadaan seperti ini, ikut-ikutan nyinyir terhadap yang tertindas,” pungkasnya. (Ndus)

Comments

Most Popular

To Top