Beritabuana.co

Ekbis

KAPPIN : Pemimpin Harus Mampu Wujudkan Kedaulatan Pangan

Ketua Kamar Pertanian Peternakan Indonesia (KAPPIN) Cahyo Nugroho

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Kamar Pertanian Peternakan Indonesia (KAPPIN) Cahyo Nugroho menilai, Pemilukada yang akan digelar secara serentak diseluruh Kota Provinsi dan Kabupaten, merupakan pijakan dasar dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang ada di Indonesia.

“Hal ini sangat penting kita ingatkan kepada para calon Gunernur dan Bupati yang maju dalam Pemilukada secara serempak diseluruh Indonesia, bahwa Kedaulatan Pangan akan terwujud jika para Gubernur dan Bupati terpilih memiliki Komitmen yang tinggi serta konsisten dalam membamgun sektor pertanian secara sungguh sungguh”, ungkap Cahyo usai Konsolidasi internal dengan para pengurus KAPPIN, Kamis (11/1/2018), di kawasan Cilandak Jakarta Selatan.

Menurutnya, para pemimpin Pemerintah Daerah tingkat I dan II memiliki posisi strategis dalam membangun dan menciptakan ledaulatan pangan yang ada di Indonesia.

“Dengan terwujudnya ledaulatan pangan maka tingkat ketergantungan Import akan berkurang dan pada akhirnya Bangsa Indonesia tidak akan ketergantungan kepada Import,” kata Cahyo.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Data Impor Kementerian Pertanian 2017 Pemerintah melakukan impor pangan, di antaranya komoditas beras sebanyak 198.000 ton dengan nilai 94,9 juta dollar AS, impor kedelai 5,417 juta ton dengan nilai 2,211 miliar dollar AS, serta impor gandum sebesar 8.448.267 ton dengan nilai 2,008 miliar dollar AS.

Cahyo Nugroho menyebutkan bahwa bukan hanya karena tidak meningkatnya produksi pertanian lokal, tapi juga dampak dari dimenangkannya gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan perlindungan proteksi Indonesia atas produk hortikultura, hewan, dan produk-produknya pada 22 Desember 2016 lalu.

“Dimenangkannya gugatan tersebut oleh WTO justru semakin membuat impor semakin banyak masuk. Akibatnya merusak harga pasar dan income ke petani sedikit,” papar Cahyo

Cita-cita pemerintah dalam menciptakan peningkatan produksi komoditas pangan dan swasembada pangan di tahun 2017 yang lalu pun dinilai masih jauh dari target.

Ini terlihat dari kenaikan harga bahan pangan yang meningkat secara konstan selama delapan tahun terakhir di tingkat eceran dan diprediksi akan terus naik hingga penghujung 2017.

Data harga beras naik 59,4 persen dari Rp 6.737/kg di 2009 menjadi Rp 10.739/kg di 2017. Begitu juga dengan komoditas kedelai yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 35 persen dari Rp 7.953/kg di 2009 menjadi Rp 10.739/kg di 2017.

Ia juga mengatakan bahwa target penyerapan Bulog, khususnya gabah dan beras sebesar 3,2 juta ton pada 2017 yang lalu belum tercapai. Ini dikarenakan hingga 20 Desember 2017 penyerapan yang ada baru mencapai 2,15 juta ton.

“Hal ini karena Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2015 sudah tidak relevan dengan harga di lapangan yang sudah jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan,” katanya.

Dalam Inpers Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.700/kg, Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.600/kg, dan beras sebesar Rp 7.300/kg.

Oleh karenanya KAPPIN mengingatkan para calon Gubernur dan Bupati yang maju dalam putaran Pilkada serentak harus memiliki integritas, komitmen dan konsistensi didalam melakukan pembenahan baik Sumber Daya Manusia para Petani, infrastruktur pertanian, teknologi pertanian, mekanisasi Pertanian, pemilihan bibit , menyediakan pupuk dan menciptakan kepastian harga dan pasar, ungkap Cahyo.

“KAPPIN berharap bahwa para petani yang juga sebagai pemilih dalam Pemilukada harus cerdas dalam memilih calon pemimpinnya,” tandas Cahyo. (Kds)

Comments

Most Popular

To Top