Beritabuana.co

Headline

Pengamat ini Sebut Bupati HST Tak Tahu Diri

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat dan penggiat anti korupsi Adilsyah Lubis menilai Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Kalimantan Selatan, Abdul Latif seorang kepala daerah yang tidak tahu diri. Pasalnya, daerah yang dia pimpin itu ikut memperoleh pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2017.

“Apalagi namanya kalau bukan betul-betul gak tahu diri, terlalu karena masih mau disuap,” kata Adilsyah menjawab beritabuana.co, Sabtu (6/1).

Ketua KPK Agus Rahardjo heran dan bertanya karena masih ada kepala daerah menerima suap seperti perbuatan Bupati HST, Abdul Latif. Seharusnya, hal itu tak perlu terjadi karena Pemerintah Provinsi Kalsel beserta pemerintah kabupaten/kota di wilayah ini sudah memperoleh pendampingan dari KPK pada tahun lalu.

Pendampingan itu menurut Agus Rahardjo dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengawasan.

Diketahui, Kamis kemarin penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menjaring Bupati HST itu serta Ketua Kamar Dagang dan Industri HST H Fauzan dari ruangan kerja Abdul Latif.

Komisi antirasuah mengendus, Abdul Latif menerima uang suap terkait dengan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah H Damanhuri Barabai yang anggarannya Rp 70 miliar.

Saat OTT, penyidik KPK menyita uang ratusan juta rupiah dan dugaan lain ada penerimaan sebesar Rp 1,8 miliar. Selain di HST, hari itu penyidik KPK juga melakukan OTT di Surabaya dan menangkap seorang pengusaha.

Melanjutkan pernyataannya, Adilsyah menyatakan, pendampingan dari KPK di HST sama sekali tidak dihiraukan bupatinya. Abdul Latif gelap mata sehingga dia tetap saja korupsi anggaran pembangunan rumah sakit umum daerah itu.

“Usaha KPK mencegah praktik korupsi di Hulu Sungai Tengah diabaikan bupatinya, terbukti dia masih berani disuap. Dia nekat mengumpulkan duit yang mungkin digunakan biaya politik dalam pemilihan kapala daerah berikutnya,” ujar Adilsyah geleng-geleng kepala.

Dia berharap, KPK terus menggencarkan pemberantasan korupsi di daerah karena tidak tertutup kemungkinan kejadian seperti yang dialami Bupati Abdul Latif bisa dilakukan oleh pejabat di daerah lainnya.

Suap tambah Adilsyah adalah tindak pidana korupsi yang terbuka dilakukan pejabat dengan pengusaha demi mendapat proyek-proyek pembangunan di daerah.

“KPK harus didukung memberantas korupsi oleh pejabat termasuk pejabat pemerintah daerah,” imbuhnya. (Ndus)

Comments

Most Popular

To Top