Beritabuana.co

Metropolitan

Kejati DKI Layangkan P-17 ke Penyidik Polri Terkait Kasus Bank Maybank Indonesia

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirimkan surat P17 atau menanyakan perkembangan penyidikan kasus PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tidak membayar upah kepada pekerjanya, ke penyidik Polda Metro Jaya.

Pasalnya Kejati DKI sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara tersebut dengan dua terlapor Eri Budiono (Direktur Perbankan Global PT Bank Maybank) dan Ricky Antariksa (staf PT Bank Maybank) sejak 23 Oktober 2017.

“Kami meminta perkembangan penyidikan perkara tersebut dengan nomor berkas perkara B/16750/X/2017 yang diterima Kejati DKI pada 23 Oktober 2017,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/1).

Ditambahkan, sejak SPDP tersebut diterima oleh Kejati DKI, sampai sekarang belum disusulkan dengan penerimaan berkas perkara tahap pertama.

“P17 yang sudah dikirimkan itu bernomor surat : B-8184/O.1.4/EUH.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017,” kata Nirwan.

Dalam SPDP itu menyebutkan pasalnya, Pasal 186 jo Pasal 93 ayat 2 huruf f Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terjadi di PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang beralamat di Gedung Sentral Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

Sebelumnya,  Esti Nugrahaeni, Head Corporate Communication & Branding PT Maybank Indonesia Tbk menyatakan Maybak Indonesia mengikuti proses hukum dan peraturan yang berlaku.

“Terhadap upaya yang bersangkutan untuk melaporkan manajemen secara pidana, Maybank Indonesia mengikuti proses hukum dan peraturan yang berlaku,” katanya secara terpisah.

Dijelaskan Esti, sehubungan  adanya  eks  karyawan  Maybank  Indonesia  yang  menempuh  proses  hukum sehubungan  PHK yang bersangkutan,  maka dapat  disampaikan Pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  terhadap  karyawan  yang  bersangkutan dilakukan  oleh  Perusahaan  setelah  karyawan  tersebut  terbukti  melanggar ketentuan  Kode  Etik  dan  Pedoman  Tingkah  Laku,    Kebijakan    dan  Standard Operational  Procedure  (SOP)  serta  tata  kelola  Perusahaan.

Dikatakan, tindakan-tindakan eks  karyawan  tersebut  telah  merugikan  dan  memberikan  dampak  negatif terhadap  citra  Perusahaan. Sebagai  institusi  yang  menjunjung  tinggi  integritas,  Maybank  Indonesia menindak  tegas  setiap  karyawan  yang  melanggar  peraturan  Perusahaan.  

Dalam menjalankan  kegiatan  Perusahaan,  Maybank  Indonesia  senantiasa  berpedoman pada  peraturan  Perusahaan  termasuk  kebijakan  internal  Perusahaan,  Perjanjian Kerja  Bersama  (PKB)  serta  Kode  Etik  dan  Pedoman  Tingkah  Laku  dalam menjalankan  kegiatan  Perusahaan.

Sebagai  warga  usaha  yang  taat  hukum,  Maybank  Indonesia  telah  menempuh prosedur  hukum  terhadap  eks  karyawan  tersebut,  di  mana  Pengadilan Hubungan  Industrial  di  tingkat  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  berlanjut di  tingkat  Kasasi  telah  memutuskan  Maybank  Indonesia  sebagai  pihak  yang memenangkan  perkara  tersebut. Maybank  akan  melaksanakan  semua  isi  putusan  Pengadilan  terkait  dengan seluruh  hak-hak  eks  karyawan  tersebut. Oisa

Comments

Most Popular

To Top