Beritabuana.co

Headline

Harapan Politisi PKS ini ke Pemerintah: BNN Jangan Sampai Dilikuidasi

Politisi PKS Nasir Djamil bersama Kepala BNN Budi Waseso dan Mentan Amran Sulaiman saat berkenjung ke Aceh Besar. (Dok. Istimewa)

BERITABUANA.CO, LAMTEUBA (ACEH BESAR) – Kehadiran lembaga negara penunjang diharapkan bisa mempercepat kesejahteran rakyat di suatu negara. Badan Narkota Nasional (BNN) adalah salah satu organ negara penunjang yang dibarapkan untuk melindungi warga negara dari bahaya dan peredaran narkoba.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil di hadapan kepala badan narkotika nasional kabupaten dan kota se-Aceh. Acara tersebut turut dihadiri Kepala BNN Komjen Polisi Budi Waseso, di Lamteuba, Aceh Besar, Kamis (21/12/2017) kemarin.

“Narkoba itu musuh bangsa dan rakyat. Karena itu profesionalisme aparat BNN sangat menentukan apakah BNN berhasil membebaskan Indonesia dari narkoba atau tidak,” ujarnya.

Politisi asal Aceh yang sedang menggelar reses ini menjelaskan bahwa masa pemerintahan SBY sebagai Presiden, ada sepuluh organ negara penunjang. Sedang di era Presiden Jokowi saat ini ada 25 organ negara penunjang yang sedang dievaluasi.

“Alhamdulillah BNN tidak masuk dalam organ negara penunjang yang sedang dievaluasi. Karena wajib para kepala BNN di daerah membangun tradisi dan budaya organisasi yang dipercaya, baik internal maupun eksternal,” tegasnya.

Nasir memintan Presiden Jokowi agar slogan Indonesia Darurat Narkoba berbanding lurus dengan penguatan regulasi dan institusi. Sebab mafia dan bandar besar narkoba saat ini sedang bekerja bagaimana caranya agar BNN di indonesia bisa mati secara konstitusional.

“Ada BNN saja narkoba sulit diatasi, apalagi tidak ada BNN. Bisa-bisa narkoba menenggelamkan Indonesia,” imbuhnya.

Nasir Djamil juga berpesan kepada pimpinan BNN di daerah agar mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para kepala daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Ia juga berharap di level Pusat, kementerian dan lembaga bisa bekerja sama menjaga indonesia dari bahaya narkoba,

Nasir Djamil juga menyampaikan apresiasi kepada BNN dan Kementerian Pertanian karena telah melakukan upaya alih fungsi lahan ganja di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimum, Aceh Besar. Program alternatif tersebut diharapkan mampu mensejahterakan petani dan masyarakat perdesaan dengan mengembangkan tanaman alternatif sehingga kelak mampu membebaskan kawasan itu dari narkoba.

Rehabilitasi-Penegakan Hukum Harus Imbang

Sementara itu saat bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Pendopo Gubernur, Kamis malam, bekas wartawan ini mengingatkan kepada BNN bahwa rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu serta penegakan hukum yang keras terhadap pengedar dan sindikat narkoba harus dilakukan secara seimbang.

Acara yang juga dihadiri Pangdam Iskandar Muda H Fachruddin, Kapolda Aceh, Rektor Unsyiah dan Muslim Anggota DPR RI asal Aceh lainnya.
“Rehabilitasi jika dilakukan secara konsisten dan bertanggungjawab akan mengurangi secara drastis permintaan ( demand). Adapun penegakan hukum diharapkan memberikan efek jera. Seperti hukuman seumur hidup dan hukuman mati,” paparnya.

Tutur Nasir, pengguna dan pecandu itu terjadi karena ketidakmampuan aparatur negara melindungi warganya dari peredaran gelap narkoba. Karena itu wajib direhabilitasi. Memang butuh uang dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi.

Adapun pengedar dan sindikat narkoba, lanjutnya wajib diperangi dan ditembak mati. “Bahaya narkoba lebih ganas dari ancaman terorisme,” kata Nasir Djamil.

Dalam sambutannya itu, usaha alih fungsi lahan itu merupakan usaha yang sangat besar dan membutuhkan anggaran yang besar pula.

“Pagi hari makan nasi, lauknya ada ikan bakar, kita semua ada di sini, untuk usaha yang sangat besar,” pungkas Nasir Djamil sambil berpantun. (Aldo)

Comments

Most Popular

To Top