Beritabuana.co

Headline

Wow, BUMN/BUMD Jadi Makelar Proyek APBD di DKI

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Eksekutif Gamitra, Sabam Pakpahan mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bertindak tegas terhadap para kontraktor nakal yang tidak menyelesaikan proyek APBD tepat waktu. Gubernur juga diminta menunda pembayaran proyek konsolidasi sekolah dan puskesmas yang mencapai triliunan rupiah.

Gamitra, dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (18/12), menuding banyak proyek bermasalah sejak awal perencanaan, lelang hingga pelaksanaan proyek proyek konsolidasi ratusan gedung sekolah dan 34 puskesmas di Jakarta selama tahun 2017 ini.

Sabam menyatakan, telah melaporkan dan meminta Anies Baswedan untuk mengevualuasi total seluruh proyek-proyek yang dilelang pada zaman gubernur sebelumnya.

“Banyak masalah di proyek itu. Mulai dari perencanaan yang disatukan dengan pelaksanaan dan pengawasan dalam satu badan usaha dipaksakan pemda DKI Jakarta ketika itu. Dampaknya sudah pasti akan merugikan keuangan negara Sistem merid poin dan sistem gugur yang dipaksakan tersebut mengharuskan seluruh perusahaan swasta nasional tidak bisa ikut tender,” ujarnya.

Hasil temuan Gamitra, dalam perencanaan dipaksakan seluruh gedung harus menggunakan konstruksi pondasi sarang laba-laba. Diketahui bahwa pemilik hak paten atas konstruksi ini hanya ada dua perusahaan.

Perusahaan tersebut juga ternyata enggan memberikan dukungan kepada perusahaan swasta nasional dan surat dukungan ini membuat perusahaan peserta lelang gugur. Faktanya di lapangan disinyalir bahwa pondasi sarang laba-laba ini tidak diterapkan tapi malah diganti dengan tiang pancang yang harganya jauh lebih murah.

“Kami curiga bahwa hanya akal-akalan lelang segelintir pengusaha dan BUMN/BUMD yang memonopoli proyek ini,” tegas Sabam.

Fakta lain yang sangat fatal adalah bahwa ratusan paket pekerjaan ini ternyata tidak akan terselesaikan walaupun kontrak pelaksanaannya 255 hari hingga 20 Desember 2017. Sabam tidak yakin bahwa pengusaha swasta nasional tidak punya kemampuan mengerjakan proyek-proyek di DKI.

“Justru kenapa BUMN/BUMD tersebut tidak sanggup melaksanakan kontrak tersebut? Ini kan selain merugikan keuangan negara juga merugikan masyarakat umumnya karena proyek proyek tersebut adalah kebutuhan mendasar sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat,” katanya.

Sabam yang juga Ketua Umum BARA ASLI satu komponen timses Anies Sandi kembali mengingatkan gubernur agar mengevaluasi kinerja kedua pejabat yakni Kepala dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Program pemberdayaan dan pelibatan semua komponen masyarakat termasuk pengusaha swasta nasional harus dilibatkannya dalam pembangunan Jakarta kedepan.

Fakta lain yang ditemukan Gamitra di lapangan bahwa ternyata puluhan paket proyek tersebut disubkontrakkan ke swasta (kontrak bawah tangan). Indikasi ini terungkap dilapangan karena pekerja dan tukang ngambek tidak mau kerja karena tidak lancar pembayaran upah.

Para mandor dan pekerja yang kami temui di lapangan menyatakan, bukan BUMN pemenang lelang yang kerjakan. “Itu mah hanya papan proyek BUMN. Yang urus ini mah kontraktor swasta,” ujar Sabam menirukan pernyataan pekerja di lapangan.

Hal ini, tegas Sabam, mengindikasikan bahwa dugaan makelar proyek oleh oknum-oknum di BUMN/BUMD ini perlu diusut tuntas dan dibawa di pengadilan. (Aldo)

Comments

Most Popular

To Top