Beritabuana.co

Metropolitan

Aliran Dana Korupsi Bekas Dirjen Hublau ke Paspampres, CBA Minta KPK Menyelidikinya

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengakuan bekas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono kalau dirinya menggunakan uang hasil suap yang diterimanya untuk berbagai hal, termasuk untuk membiayai operasional Pasukan Pengamanan Presiden ( Paspampres), betul-betul mengagetkan publik. Apalagi, anggaran sebesar Rp 150 juta itu untuk kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kementerian Perhubungan.

Menanggapi pengakuan Dirjen Hubla itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kalau paspampres itu punya dana di Sekretariat Negara, dimana pada tahun 2017 saja, alokasi dana untuk paspampres sebesar Rp 29.6 miliar. “Jadi kenapa lagi paspampres harus “ngemis” ke Kementerian Perhubungan,” kata Uchok dalam keterang tertulisnya, Senin (18/12).

Tentunya, tambah Uchok, publik sangat kaget juga dengan adanya anggaran sebesar Rp 150 juta kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Jokowi di Kementerian Perhubungan. Apa lagi disebut-sebut, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres .

“Maka untuk itu, KPK harus menyelidiki dana Paspampres ini, siapa dan kepada siapa? Atau KPK harus bertanya Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani, uang sebesar Rp 150 juta, ini diberikan kepada siapa Paspampres ini,” desaknya.

Untuk itu, Uchok meminta kepada Presiden Jokowi jangan langsung banyak blusukan ke kementerian karena, beban cost untuk anggaran keamanan sangat besar, dan kementerian untuk itu harus korupsi.

“Stop blusukan, dan bagi bagi sepeda, Pak Jokowi…,” pintanya.

Sebelumnya, dalam sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017), bekas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono, mengaku menggunakan uang suap yang diterimanya untuk berbagai hal. Salah satunya, untuk membiayai operasional Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Tonny bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan. Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan, apakah Tonny pernah memberikan uang 10.000 dollar Amerika Serikat kepada Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani.

Menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Tonny mengaku memberikan uang Rp 100 hingga Rp 150 juta kepada Mauritz, untuk diberikan kepada Paspampres. Keterangan itu dibenarkan oleh Tonny.

“Itu benar. Itulah yang saya katakan ada kegiatan yang tidak ada dana operasionalnya,” ujar Tonny kepada jaksa KPK.

Menurut Tonny, setiap ada acara, seperti kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Kementerian Perhubungan, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres. Adapun, uang-uang yang diberikan itu berasal dari kontraktor dan rekanan yang mengerjakan proyek di bawah Ditjen Perhubungan Laut. (Ardi)

Comments

Most Popular

To Top