Beritabuana.co

Headline

Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor, Novanto Membisu Ditanya Majelis Hakim

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto mulai menghadapi sidang perdananya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (13/12), dengan agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP.

Sidang Tipikor dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Ansyori Syaifudin.

Keempatnya adalah hakim yang sama yang mengadili perkara e-KTP sebelumnya dengan tiga terdakwa lain yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto dan pengusaha Andi Narogong.

Saat menjalani persidangan, kondisi bekas Ketua DPR RI itu tampil loyo dan seperti orang sakit, sehingga majelis hakim beberapa kali menyakan nama dan kesehatannya kepada terdakwa. Bahkan, pertanyaan dilakukan berulang-ulang karena Novanto seperti tidak mendengar dan menjawab tidak jelas pertanyaan hakim.

“Saudara terdakwa, siapa nama Saudara,” tanya salah satu majelis hakim.
Setya Novanto diam saja. Hakim kemudian mengulang pertanyaan dua kali dan dijawab dengan lirih, “Setya Novanto.”

Majelis hakim kemudian menanyakan kesehatan Setya Novanto yang tidak dijawab oleh terdakwa. Kemudian majelis hakim bertanya kepada jaksa penuntut umum yang menghadirkan terdakwa terkait kesehatannya.

“Tadi terdakwa mengaku sakit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan oleh dokter khusus dan dinyatakan sehat sehingga bisa mengikuti persidangan,” ujar salah satu jaksa penuntut umum (JPU) seraya menyebutkan, hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan tensi dara terdakwa adalah 110/80.

Selain itu, lanjut JPU, denyut nadi Novanto juga normal. “Kami juga membawa dokter yang mulia,” ujar jaksa penuntut umum.

Dalam kesempatan itu, hakim ketua juga menanyakan apakah terdakwa didampingi penasehat hukum. Pernyataan ini diulang-ulang karena Setya Novanto tidak menjawab secara jelas.

Ketua majelis hakim kemudian minta penasehat hukum untuk menunjukkan surat kuasa.

Dokter Johanes Hutabarat yang dihadirkan di ruang sidang kemudian menjelaskan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sekitar pukul 08:50 WIB.

“Apakah saudara dokter melakukan komunikasi dengan terdakwa dan terdakwa bisa komunikasi,” tanya hakim ketua.

Majelis hakim yang bertanya berkali-kali kepada terdakwa tidak dijawab. Sementara jaksa menjelaskan bahwa dokter menyatakan terdakwa sehat.

Penasehat hukum yang ditanya pendapatnya oleh majelis hakim mengatakan, “Agar tidak terjadi polemik soal kesehatan terdakwa, kami mohon dilakukan pemeriksaan second opinion dari rumah sakit lain, yakni RS Angkatan Darat.”

Setya Novanto dan pengacaranya sedang mengajukan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Sidang perdana berlangsung pada Kamis (7/12) dan putusan akan dibacakan pada Kamis (14/12) sore.

Berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf (d) UU 8 tahun 1981 KUHAP disebutkan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” adalah saat pokok perkara disidangkan.

“Yang patut disesali karena ini bukan tindakan yang bijak. Mestinya pihak KPKL tidak melimpahkan terlebih dulu perkara ini sambil menunggu putusan praperadilan, bagaimanapun juga ini kan hak orang untuk mendapat keadilan kalau itu prosesnya benar kemudian dianggap sah ini yang akan ikut terus sampe terbawa ke putusan pengadilan. Ini bukan satu cara penegakan hukum yang baik,” ucap Maqdir.

Namun, ia mengaku siap menjalani sidang dakwaan tersebut. “Kalau acara hari ini kami hanya mendengarkan dakwaan. Kami memang sudah baca semua dakwaan perkara yang berhubungan dengan perkara ini kami punya banyak perkara yang akan kami bawa ke eksepsi nanti,” tambah Maqdir.

Setnov didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (Tim)

Comments

Most Popular

To Top