Beritabuana.co

Legislatif

Fahri Sebut Medsos dan Iklim Demokrasi Suburkan Filantropi

Wakil Ketua DPR RI Korkesra, Fahri Hamzah. (Dok. Istimewa)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Koorkesra), Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia harus membuat ukuran-ukuran atau statistikbaru untuk mengukur kesejahteraan. Pasalnya, statistik soal kesejahteraan ini sangat susah dapatkan).

“Kita mengapresiasi pelaksanaan forum filantropisme tapi jangan berhenti di gerakan. Filantropi adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam diri manusia, tetapi juga lebih jauh kepada narasi karena filantropi adalah juga soal dampak atau manfaat,” kata Fahri Hamzah saat menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar dan Ekspo Filantropi yang diadakan DPR RI, di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).

Seminar dan Expo Filantropi 2017 dengan tema “Peluang dan Tantangan Filantropi di Indonesia dalam Implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan” ini, menghadirkan narasumber Dr. Harapan Lumban Gaol, Direktur Pemberdayaan Kementrian Sosial, Direktur Filantra Asep Nurdin, Ketua Forum Zakat Nur Efendi dan Direktur Eksekutif Filantra Indonesia Hamid Abidin.

Selain itu seminar diiringi pelaksanaan ekspo yang berlangsung selama sehari diikuti sekita 24 lembaga filantropi.

Melanjutkan sambutannya, Fahri menambahkan bahwa filantropi sedang bergeliat di seluruh dunia. Efek dari media sosial dan iklim demokrasi menjadi peletup inisiatif manusia untuk saling membantu sesama warga dunia.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menegaskan bahwa potensi filantropi di Indonesia sangat besar dan pasti akan tumbuh dengan pesat.

“Banyak sudah contoh lembaga filantropi Indonesia yang bahkan bekerja pada level dunia, membantu wilayah negara yang sedang terkena konflik atau bencana, padahal pemerintah Indonesia sendiri belum melakukan apa-apa,” ujar Fahri Hamzah.

Sedang Ketua Panitia Seminar dan Ekspo, Endy Kurniawan mengatakan bahwa isu bencana dan kemanusiaan yang terjadi, perlu penanganan yang lebih solid dan integral dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga legislatif, media dan society.

Ia mengatakan bahwa bahwa potensi dana filantropi yang luar biasa besar, dari dana zakat dan wakaf saja sekitar 1.007 trilyun rupiah, belum lagi dana sosial dari korporasi, membutuhkan perencanaan yang baik, terutama dalam rangka meraih tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) yang pemerintah telah tetapkan.
“Kami berharap DPR dapat menyediakan ruang bagi lembaga filantropi untuk berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas jejaring, dan mengembangkan kemitraan,” tutup Endy Kurniawan. (Aldo)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top