Beritabuana.co

Nasional

Bertemu Staff Kemenkes, BNP Bahas Nasib KPA Nasional

Jajaran pengurus Ormas BNP. (Dok. BNP)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Organisasi masyarakat yang bernamakan Barisan Nasional Pancasila (BNP) mengikuti audiensi dengan staff dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), guna membahas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang akan berakhir atau dibubarkan pada tanggal 31 Desember 2017.

Selaku Ketua Umum BNP Ragnam Andrea menyebutkan bahwa permasalahan HIV dan AIDS masih merupakan ancaman yang sangat serius dalam permasalahan kesehatan dan kehidupan sosial di Indonesia.

“Menurut data Kemenkes jumlah kumulatif sejak 1987 sampai 2017, temuan penyakit AIDS yang dilaporkan oleh pelayanan kesehatan mencapai 87,453 kasus. Angka nasional kasus HIV tahun 2005 sampai 2017 total yang mengidap ialah 242,699 orang,” lanjut Andrea dalam keterangan tertulis yang diterima beritabuana.co, Selasa (5/12).

Ormas BNP saat audiens dengan Direktur Pencegah dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Dr Wiendra Waworuntu, M. Kes. di Kantor Kemenkes Kuningan, Jakarta. (Dok. BNP)

Dijelaskan Andrea, saat audiens dengan Direktur Pencegah dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Dr Wiendra Waworuntu, M. Kes terungkap kalau mengenai KPA Nasional, Perpers nomo 124 tahun 2016 akan ditiadakan mulai 31 Desember 2017.

Dr. Wiendra Waworuntu saat itu mengatakan, KPA Nasional harus mengakhiri masa tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden No.124/2016 pasal 17a yang berbunyi; Ayat 1: Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menyelesaikan tugasnya paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Ayat 3: Dengan berakhirnya masa tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1), segala aset Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi aset milik negara yang selanjutnya diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketetapan presiden ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sementara pihak KPA Nasional, dalam rilisnya menyatakan, akibat Perpres 124 tahun 2016, program penanggulangan AIDS se-Indonesia tidak dapat berjalan sesuai rencana.

Ia pun menuturkan, bantuan luar negeri senilai sekitar 150 milyar Rupiah dari Global Fund dan USAID juga tidak bisa dicairkan. Hampir 1280 pegawai di tingkat nasional, 33 provinsi dan 142 kabupaten belum menerima gaji sejak Januari dan hampir semua kegiatan yang tersusun dengan donor terhenti.

Dr. Wiendra juga mejelaskan, KPAN berakhir 31 Desember 2017, akan tetapi Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) tetap lanjut untuk tahun 2018 kedepan menurut surat edaran Mendagri. Sedangkan tugas untuk KPAN akan diberikan kepada Kementrian PMK dan Kemenkes.

“Jadi kedepan bolanya ada di Kementerian PMK, Ibu Puan Maharani” tutur Dr Wiendra Waworuntu, M. Kes., mewakili dari Kemenkes selaku Direktur Pencegah dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung saat audiensi bersama Ormas BNP, sebagaimana dikutip Andrea. (Ardi)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top