Beritabuana.co

Headline

Marsekal TNI Hadi Tjahyanto Sosok Pembongkar Korupsi Kemenhan

BERITABUANA.CO, JAKARTA — Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dinilai cakap dan mumpuni untuk menduduki jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia adalah sosok pembongkar kasus korupsi penyelewengan dana pembelian pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache pada November 2016, yang pelakunya, Brigjen TNI Teddy Hernayadi, kemudian divonis hukuman penjara seumur hidup. Sebuah hukuman pertama kali terjadi untuk kasus korupsi dengan terdakwa seorang Perwira TNI berbintang satu yang masih aktif.

Berawal dari terbongkarnya tindak penyelewengan dana pembelian pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache, Marsekal TNI Hadi Tjahyanto kemudian menjadikannya sebagai pintu masuk untuk aksi bersih-bersih dalam lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ia baru saja menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) pada November 2016 itu. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Militer (Sekmil) Presiden.

Aksi bersih-bersih Kemhan itu dilakukannya dengan cepat. Sedikitnya 40 orang yang sempat menjalani penyidikan dan mengaku memperoleh pinjaman uang dari terpidana Brigjen TNI Teddy Hernayadi, diperiksa intensif guna pengembangan terhadap kemungkinan keterlibatan lainnya. Brigjen TNI Teddy Hernayadi terbukti mengantongi uang penyelewengan itu sebanyak USD 12 juta.

Pengawasan juga dilakukan kepada bagian internal Kemenhan. Itjen juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dilibatkan. Termasuk melibatkan polisi untuk kalangan sipil yang terlibat.

Tiga bulan setelah menjabat sebagai Irjen Kemenhan, Januari 2017, Hadi Tjahyanto kemudian terpilih menduduki jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, menggantikan Agus Supriatna.

Kini Presiden Joko Widodo mengusulkan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun April 2018.

surat pengajuannya sebagai calon panglima TNI telah diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.

“Surat tadi saya terima dan juga diserahkan langsung kepada Plt Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kami proses,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Fadli menambahkan, dalam surat tersebut sekaligus disampaikan bahwa Gatot akan diberhentikan dengan hormat.

Selanjutnya, sesuai mekanisme, surat akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo menilai Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai sosok cakap untuk menduduki jabatan panglima TNI. Pemilihannya pun sesuai dengan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.

“UU TNI itu, kan, persyaratan menjadi panglima TNI, pernah menjadi kepala staf. perwira aktif, perwira tinggi aktif, atau sedang menjadi kepala staf,” kata Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/12/2017).

Marsekal TNI Hadi Tjahyanto memiliki total kekayaan Rp 5 miliar dan 60 ribu dollar AS. Harta kekayaan tersebut berupa tanah dan bangunan di beberapa daerah senilai total Rp 594.105.500, sejumlah mobil dan sepeda motor senilai total Rp 515.700.000, logam mulia senilai Rp391.875.000, serta giro dan setara kas lainnya yang berasal dari hasil sendiri dan warisan senilai Rp 3,5 miliar dan 60.000 dollar AS.

Informasi harta kekayaan tersebut berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses di situs KPK (acch.kpk.go.id). Ia terakhir kali melaporkan kekayaannya ke KPK pada 24 Juni 2016, saat menjabat Sekretaris Militer Presiden di Kementerian Sekretariat Negara. (ab).

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top