Beritabuana.co

Nasional

KPK Terus Bidik Perusahaan Yang Menggarap KTP el

BERITABUANA.CO ,JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami keterlibatan pihak konsorsium dalam kasus dugaan korupsi KTP-el. Satu persatu perusahaan yang terlibat pada proses penggarapan KTP-el hingga merugikan uang negara Rp2,3 triliun itu dibidik.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah,Rabu (29/11) menjelaskan tak menampik salah satu perusahaan yang tengah ditilik penyidik dalam kasus ini adalah PT Murakabi. Untuk mendalami peran dari perusahaan milik Ketua DPR RI Setya Novanto itu, KPK memperpanjang masa penahanan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

“Tim masih membutuhkan informasinya karena perusahaan Murakabi tersebut dan pihak-pihak tersebut kita cari dan dalami terus,” kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta,

Pada persidangan perkara KTP-el dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, sejumlah keluarga Novanto disebut ikut terlibat dalam kasus megakorupsi ini. Mereka yang disebut adalah istri Novanto, Deisti Astriani Tagor serta kedua anak Novanto yaitu Reza Herwindo dan Dwina Michaela.

Saat Novanto dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Andi Narogong pada Jumat, 3 November 2017, nama Deisti disebut sebagai pemilik PT Mondialindo Graha Perdana. Pada persidangan itu jaksa KPK mencecar Novanto soal kepemilikan saham Deisti dan anaknya Reza Herwindo di PT Mondialindo Graha Perdana.

Jaksa KPK menyebut istri dan anak Novanto masing-masing memiliki 50 persen dan 80 persen saham PT Mondialindo Graha Perdana. Perusahaan ini sendiri diketahui sebagai pemegang saham PT Murakabi Sejahtera, salah satu peserta tender proyek KTP-el.

Tak hanya itu, pada persidangan tersebut Novanto mengakui pernah menjadi Komisaris di PT Mondialindo Graha Perdana pada 2000-2002. Namun, dia berkelit kalau istri dan anaknya ikut dalam kepemilikan perusahaan tersebut.

“Jadi kita ingin tahu bagaimana terkait saham-saham perusahaan dan juga hal yang lain,” ujar Febri.

Selain PT Murakabi dan PT Mondialindo, beberapa korporasi yang diduga menerima uang haram dari proyek senilai Rp5,9 triliun itu adalah para pelaksana yang tergabung dalam Konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara RI (PNRI). Mereka di antaranya PT Sucofindo (persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra.

Dalam berkas putusan dua mantan penjabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, tercatat dengan rinci total uang yang diterima dari korupsi proyek KTP-el. Mereka yang meraup keuntungan adalah manajemen bersama Konsorsium PNRI sebesar Rp137 miliar dan Perum PNRI sebesar Rp107,7 miliar.

Kemudian, PT Sandipala Arthaputra senilai Rp145,8 miliar, PT Mega Lestari Unggul (holding PT Sandipala Arthaputra) senilai Rp148 miliar, PT LEN Industri sebesar Rp3,4 miliar, PT Sucofindo senilai Rp8,2 miliar dan terakhir PT Qudra Solution sebanyak Rp79 miliar.

“Sejumlah saksi sudah dipanggil terkait konsorsium,” pungkas Febri. (Ardi)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top