Beritabuana.co

Legislatif

Anggota Komisi III DPR ini Sebut, SPDP untuk Pimpinan KPK Sesuai KUHAP

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Eddy Kusuma Wijaya menyatakan, keberadaan surat pemberitahuan dimulai-nya penyidikan atau SPDP yang di keluarkan oleh Polri adalah hal yang biasa saja. Ini proses hukum, yang di atur dalam KUHAP (Kitab UU Hukum acara Pidana).

“Polri menerima laporan masyarakat, kemudian di pelajari, pidana atau bukan, periksa awal saksi-saksi dan kumpulkan barang bukti atau proses lidik, kalau memenuhi unsur pidana minimum 2 alat bukti maka di lanjutkan oleh Polri pada proses Sidik atau penyidikan. Kalau sudah masuk tahap Sidik, Polri harus mengirimkan SPDP ke Jaksa selaku penuntut umum,” kata Eddy kepada beritabuana.co di Jakarta, Senin (13/11).

Hal ini dikatakan menanggapi langkah Bareskrim Mabes Polri menerbitkan SPDP Rabu lalu sebagai tindaklanjut laporan Sandi Kurniawan, kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto terhadap dua pimpinan KPK. Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan karena diduga telah membuat surat palsu dan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan kasus Ketua DPR. Surat yang dimaksud adalah surat permohonan pencegahan Novanto ke luar negeri tertanggal 2 Oktober 2017.

Terkait terbitnya SPDP ini, Eddy justru mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang menyatakan mengedepankan supremasi hukum. Presiden menyikapinya secara bijaksana dan proporsional.

“Terkait SPDP terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Presiden Jokowi mempersilahkan Polri untuk tetap melanjutkan dan meneruskan SPDP jika memiliki fakta yang didukung oleh alat bukti yang kuat, atau menghentikan SPDP jika Polri tidak memiliki bukti,” kata Eddy seraya menambahkan, sebetulnya bukan menghentikan SPDP, tapi menghentikan penyidikan.

Pernyataan Presiden Jokowi, menurut penilaian politisi dari PDI Perjuangan ini, sangat arif dan bijaksana karena mengedepankan supremasi hukum, dimana posisi atau kedudukan setiap warga negara sama di mata hukum.

Tanggapan Presiden kata Eddy profesional, dalam arti kalau ada bukti ya proses, kalau tidak ada bukti jangan proses. Bagaimana pun Presiden Jokowi menginginkan jika ada bukti maka Polri dipersilahkan melakukan proses hukum selanjutnya.

“Dengan begitu maka pesan lain yang disampaikan Presiden ke Polri jangan mengada-ada, fakta harus cukup, itu paling penting. Kalau itu sudah ada, tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menghentikan. Itu yang dapat kita maknai dari pernyataan n pendapat Presiden,” imbuhnya lagi.

Dia menyatakan tak perlu ada kekhawatiran hubungan Polri dan KPK akan kembali tegang terkait SPDP. Masalahnya, sikap Presiden Jokowi sudah tepat , yakni SPDP itu proses hukum. Karena itu hubungan KPK-Polri tidak akan terganggu.

“Seandainya kalau KPK salah misalnya, ya diproses, jangan diartikan rusak hubungannya tapi diartikan proses hukum. Artinya polisi mengedepankan prinsip hukum. Prinsip itu kan tidak bisa dikesampingkan dengan status seseorang itu misalnya sebagai komisioner KPK. Saya menilai pernyataan presiden sesuai konstitusi, saya pikir sikap itulah yang semestinya diambil Presiden,” kata Eddy.

Seperti juga yang diharapkan presiden, Eddy juga meminta penyidikan Polri terhadap pimpinan KPK ini tidak menggangu hubungan kedua lembaga itu, apakagi sampai gaduh.

“Pihak KPK juga jangan terlalu takut, kalau benar kenapa musti takut,” kata purnawurawan Polri bintang dua ini. (Ndus)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top