Beritabuana.co

Headline

Kuasa Hukum Novanto Menyarankan Untuk Tidak Menghadiri Pangilan KPK

kuasa hukum Novanto, Frederich Yunadi

BERITABUANA.CO, JAKARTA- Komisi Pembrantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan memanggil Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto sebagai saksi kasus korupsi KTP-el. Terkait jadwal tersebut kuasa hukum Novanto, Frederich Yunadi mengatakan Novanto tak perlu memenuhi panggilan tersebut.

“Saya belum tahu beliau akan hadir atau tidak. Tapi kami memberikan saran tidak mungkin bisa hadir, karena KPK tidak punya wewenang memanggil Pak Novanto,” ujar Frederich di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11).

Frederich mengacu pada pasal 20A UUD 1945 ayat (3) tentang hak anggota dewan, salah satunya hak imunitas. Mengacu pada pasal tersebut, Frederich menilai Novanto seharusnya kebal hukum, karena dirinya sedang menjalankan tugas legislatif.

“Imunitas itu berarti anggota dewan tidak bisa disentuh selama menjalankan tugas. Jadi kalau sekarang KPK mau coba melawan UUD, patut dicurigai mereka itu siapa. Berarti mereka ingin menempuh cara-cara yang inkonstitusional,” pungkas Frederich.

Lebih lanjut lagi, Frederich mengatakan KPK harus mengantongi izin dari presiden jika ingin meminta keterangan Novanto, “itu sesuai putusan MK No. 76 yang membatalkan UU MD3 pasal 245 ayat 1-3 dan 225 ayat 1-5 yang intinya ketika anggota dewan menjalankan tugas maka izin pmeriksaan wajib melalui presiden, Nah kalau sekarang kami mendapat SPDP dan sebagainya itu jelas pelecehan terhadap hukum,” tegas Frederich.

Penyidik KPK dijadwalkan akan memeriksa ketua DPR RI Setya Novanto pada Senin 13 November 2017, besok. Novanto akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi KTP-el.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Novanto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS). Ini pemanggilan ketiga setelah Novanto dua kali mangkir dari pemeriksaan sebelumnya.

KPK resmi kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Novanto juga sempat ditetapkan sebagai tersangka pada Juli lalu. Namun, status tersebut gugur setelah menang di praperadilan. (Ardi)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top