Beritabuana.co

Headline

Cegah Praperadilan, Mahfud MD: Berkas Perkara Novanto Cepat Limpahkan ke Pengadilan

Prof. Mahfud MD

BERITABUANA.CO, JEMBER – Mantan Ketua Konstitusi (MK), Mahfud MD menyarankan kepada KPK agar segera melimpahkan berkas perkara Setya Novanto ke pengadilan. Tujuannya, agar ketua DPR itu tidak memiliki waktu lagi melakukan gugatan pra peradilan.

“Sebaiknya memang seperti itu. Setelah kembali menetapkan jadi tersangka segeralah melimpahkan berkasnya ke pengadilan. Agar tak ada waktu pra peradilan,” jelas Mahfud di sela – sela Konferensi Hukum Tata Negara di Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11).

Dijelaskan Mahfud, bahwa kita satu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka praperadilan yang diajukan oleh tersangka akan gugur, karena sudah masuk ke dalam pokok perkara, dan bukan prosedur lagi.

Kemudian, lanjut Mahfud, KPK juga sangat memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap Novanto, dengan beberapa syarat.

Bisa ditangkap, bila dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kembali mengulangi perbuatannya, dan dikhawatirkan tidak kooperatif.

Di tempat terpisah, Wapres Jusuf Kalla, yang juga mantan ketua umum Partai Golkar menimpali status tersangka Novanto untuk yang kali kedua menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

“Itu sudah menjadi tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi saran saya, biar saja proses hukum itu berjalan,” kata Wapres JK, usai membuka Muktamar ke – VII, Dewan Masjid Indonesia, di Asrama Haji, Pondok Gede.

Sebelumnya KPK sudah pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama (dugaan korupsi pada proyek e-KTP). Namun batal karena kalah dalam gugatan praperadilan yang dilakukan Novanto. Pengadilan menyatakan status tersangka Novanto yang disandangkan KPK, tidak sah.

Kemudian Jumat (10/11/2017), KPK, melalui Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan bahwa KPK kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

Saut mengatakan bahwa KPK menerbitkan surat perintah pebyidikan pada tanggal 31 Oktober  2017, atas nama tersangka SN, yanf merupakan anggota DPR RI.

Dijelaskan Saut bahwa KPK pada 5 Oktober 2017 melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara e-KTP dan telah meminta keterangan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017, perihak pemberitahuan dimulainya kepada SN di rumahnya, Jl Wijaya XIII, Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 3 November 2017. (Ardi)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top