Beritabuana.co

Nasional

Kejagung Terima SPDP Kasus Pidana Pimpinan KPK

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus tindak pidana yang melibatkan  dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang dan Agus Rahardjo dari penyidik Mabes Polri. Penyidikan itu merupakan laporan dari Sandi Kurniawan terkait tindak pidana membuat surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang.

“Memang benar, kami sudah terima SPDP tersebut. Intinya, penyidik kepolisian melakukan penyidikan dan kita terima SPDP-nya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (9/11).

Ditambahkan, saat ini pihak kejaksaan juga sudah menunjuk jaksa peneliti untuk menangani kasus tersebut dan selanjutnya disampaikan ke pihak kepolisian. “Kita menunjuk jaksa yang menangani kasus itu supaya nanti kalau mau berkoordinasi, ya penyidik Polri bisa langsung menghubungi ke jaksa peneliti. Begitu prosesnya,” kata Rum.

Polri juga menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/1728/XI/2017/Dit Tipidum tanggal 7 November 2017. Kedua pimpinan dilaporkan melanggar Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 421 KUHP terkait tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu atau penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu pihak KPK melalui juru bicaranya, Febri Diansyah mempercayakan penyidik Polri bersikap profesional dalam menangani kasus yang melibatkan kedua pimpinannya, yakni Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

“Ini kan bukan terjadi kali ini saja, jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut dan kami percaya polisi akan bersikap profesional,” katanya secara terpisah.

Meski demikian Febri mengingatkan adanya ketentuan  Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi yang menjadi prioritas, dibanding dengan penyidikan perkara lain.

“Kalau itu terkait dengan pelaksanaan tugas di KPK, misalnya dalam kasus penanganan perkara, tentu kami perlu ingat pasal 25 Undang-Undang Tipikor. Jadi, saya kira baik KPK, Polri atau pun Kejaksaan memahami ketentuan di Pasal 25 Undang-Undang Tipikor tersebut,” kata Febri menandaskan.

Sebelumnya, Fredrich Yunadi, kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan,  bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sejak Selasa (7/11) lalu.

Kedua petinggi KPK tersebut dituduh telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP. Oisa

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top