Beritabuana.co

Headline

Penyidikan Bank Maybank Indonesia Jadi Perhatian Khusus Kejati DKI

Istimewa

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta akan mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan kasus pidana PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang tidak membayarkan upah salah satu pekerjanya, pasca telah diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Metro Jaya.

“Jaksa peneliti yang telah ditunjuk, nantinya akan mengikuti dan memantau perkembangan hasil penyidikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI, Nirwan Nawawi kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (5/11).

Seperti diketahui, sesuai peraturan setelah kepolisian melakukan penyidikan maka akan segera mengirim SPDP kepada jaksa penuntut umum melalui kajati atau kajari. Pengiriman SPDP itu awal koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam suatu kegiatan penyidikan.

“Kajati nantinya yang akan melakukan pemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara atau dikenal dengan P16. Kemudian jaksa yang ditunjuk akan melakukan koordinasi dengan para penyidik di kepolisian,” kata Nirwan menambahkan.

Dikatakan, pihaknya menerima SPDP itu pada 23 Oktober 2017  atas nama terlapor Eri Budiono (Direktur Perbankan Global PT Bank Maybank) dan Ricky Antariksa (staf PT Bank Maybank).

Menurutnya. SPDP tersebut diterbitkan atas pengaduan Anton Feri Hazairin yang melaporkan adanya tindak pidana pengusaha tidak membayar upah pekerja.

Kemudian SPDP tersebut, teregister dari Polda Nomor B/16750/X/2017/2017/Polda Metro Jaya tanggal 19 Oktober 2017.

Dalam SPDP itu menyebutkan, pasal 186 jo Pasal 93 ayat 2 huruf f Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terjadi di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yang beralamat di Gedung Sentral Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

“Tentunya, dengan SPDP itu pihak Kejati DKI menunjuk jaksa peneliti dan akan mengikuti serta memantau perkembangan penyidikannya,” kata Nirwan.

Selain itu, pasal 186 ayat (1) juga menyebutkan bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan  Pasal  338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (lempat ratus juta rupiah).

Dan pasal 93 ayat (2) huruf f UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan upah kepada pekerja yang tidak bekerja karena dihalangi pengusaha.

Sementara pasal 186 UU Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai ancaman sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran pasal 93 ayat (2) huruf f.

Meski demikian, pihak Bank Maybank Indonesia melalui Corpoorate Communication, Esty membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum saat melaksanakan putusan PHK tersebut.

“PHK yang kami lakukan sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bahkan, juga sudah dikuatkan dengan keputusan pengadilan, ” kata Esty seraya mengaku siap dalam menghadapi laporan pidana yang diajukan mantan karyawannya terhadap manajemen Maybank Indonesia. (isa)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top