Beritabuana.co

Ekbis

Kemenperin Akan Berlakukan Wajib SNI Untuk Produk LED

BERITABUANA. CO, JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan bersikap hati-hati untuk menerbitkan regulasi terkait pemberlakuan Wajib SNI (Standar Nasional Indonesia) terhadap produk lampu LED (Light Emmited Diode).

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, kepada Beritabuana.co mengatakan, kehati- hatian pemberlakuan Wajib SNI terhadap produk LED, adalah berdasar pertimbangan kekhawatiran akan memukul industri lampu dalam negeri, terhadap kemungkinan kalah bersaing dengan produk LED impor di pasaran.

Ia menjelaskan pengalaman ketika memberlakukan SNI untuk produk Lampu Hemat Energi (LHE), industri lampu dalam negeri kalah bersaing dengan LHE impor. Terlebih pasca pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN dengan China, yang membebaskan tarif bea masuk, BM nol persen, menjadikan pasar LHE Indonesia banjir oleh produk impor, terutama dari Tiongkok.

Kalangan produsen lampu dalam negeri menilai, masuknya lampu produk Cina bebas bea, itu tidak hanya merambah pangsa pasar nasional, tetapi timbul masalah dengan turut membanjirnya Iampu impor LHE abal-abal dengan mutu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk kembali merebut pangsa pasar lampu nasional, kalangan industri lampu dalam negeri mendesak pemerintah agar segera memberlakukan Wajib SNI bagi produk LED. Terutama untuk melindungi konsumen dari kemungkinan tertipu kualitas lampu dan resiko mengalami kecelakaan dari produk yang tidak aman.

Namun Putu menegaskan bahwa, Kemenperin selaku pembina industri dalam negeri punya tanggung jawab dan kepentingan untuk melindungi dan memajukan industri nasional, termasuk industri lampu .

“Kemenperin akan mengeluarkan regulasi ketentuan wajib SNI untuk produk LED, apabila keberadaan industri LED dalam negeri telah tumbuh kuat dan memiliki daya saing tinggi, baik yang berasal dari investor lokal maupun asing,” kata I Gusti Putu Suryawirawan, kepada Beritabuana.co Senin (31/10).

Diketahui bahwa perolehan sertifikasi SNI untuk produk lampu LED saat ini, boleh saja diajukan oleh setiap produsen LED, namun pengajuannya hanya atas dasar sukarela produsen, bukan karena pemerintah mewajibkannya.

Sementara UU No. 20/2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menyatakan bahwa apabila SNI untuk produk tertentu telah diwajibkan, maka produk sejenis yang tidak bertanda SNI dilarang diperdagangkan di wilayah RI. Berbeda dengan SNI suka rela, tidak melarang peredaran produk sejenis yang tidak bertanda SNI.

Putu mengatakan, rencana pemberlakuan Wajib SNI bagi produk LED, hendaknya tidak diibaratkan “menggelar karpet merah” menyambut kehadiran produk LED impor. Maju dan tumbuhnya industri industri di dalam negeri, kata Putu, sangat penting bagi maju dan tumbuhnya perekonomian nasional, terutama bergeraknya roda perekonomian.

“Roda perekonomian bergerak, sektor riilnya juga tumbuh, adanya penyerapan tenaga kerja, sehingga pengangguran berkurang Demikian juga perolehan pajak dari industri,” kata Putu.

Ketika ditanyakan kapan Wajib SNI produk LED akan diberlakukan, Putu menjelaskan dengan diplomatis, SNI wajib untuk produk lampu LED sangat tergantung dari kesiapan industri LED di dalam negeri itu sendiri.

Sementara ini, produk lampu LED yang beredar di pasar dalam negeri masih didominasi produk impor.

Data pada Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo), mencatat bahwa, tahun lalu impor LED mencapai 80 juta unit, naik dua kali lipat dari impor tahun sebelumnya 40 juta unit. Sementara, produksi lokal pada periode yang sama, hanya 5 juta, atau 6% dari total pasar LED.

Produsen LED di Indonesia saat ini antara lain Panasonic, PT Sinar Angkasa Rumput (Chiyoda), PT Panca Aditya Sejahtera, PT Sentra Solusi Elektrindo (Luxram), PT Hikari (Electra), PT Gunawan Elektrindo (Visicom), PT Shinyoku Indonesia, dan PT Pancaran Indonesia. (Lili).

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top