Beritabuana.co

Legislatif

KPK Tak Memiliki Kewenangan Menghibahkan Rumah Milik Djoko Susilo

Rumah bekas Kakorlantas Polri Irjen Pol (Purn) Djoko Susilo yang disita oleh KPK.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK DPR RI, Drs. Eddy Kusuma Wijaya mengungkapkan bahwa secara hukum, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghibahkan barang rampasan negara dari bekas Kakorlantas Polri Irjen Pol (Purn) Djoko Susilo kepada Pemerintah Kota Surakarta.

Kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan kewenangan dari jaksa pada Kejaksaan, seperti bunyi pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang telah secara tegas dan jelas mengaturnya. “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa”.

“Memang benar bahwa KPK di dalam praktiknya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam UU KPK yang juga merupakan lex specialis dalam ketentuan pidana di Indonesia, akan tetapi dalam keseluruhan aturan yang terdapat pada UU KPK yang memiliki sifat Lex Specialis tersebut tidak ada satu pun pasal atau aturan yang mengatur bahwa KPK berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Eddy Kusuma Wijaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/10).

Lebih jauh politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, “Ketika UU KPK tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan inkracht maka kewenangan eksekusi tetap dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan”.

Adapun adanya Peraturan Menteri Kementerian Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi yang menjadi dasar hukum bagi KPK untuk melakukan eksekusi terhadap sejumlah barang rampasan negara dan barang gratifikasi kata Eddy, haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

Kenapa? Sebab keberadaan PMK tersebut nyata-nyata bertentangan dengan KUHAP dan UU KPK yang tentu saja dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki derajat lebih tinggi daripada PMK.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia bahkan sudah tidak mengatur mengenai “Peraturan Menteri”.

Hal tersebut, lanjut Eddy bukan berarti lantas Peraturan Menteri sudah tidak diakui keberadaannya dan sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetap diakui keberadaannya dan tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan hal tersebut sebagaimana isi rumusan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011.

“Ketika suatu Peraturan Menteri memiliki materi atau muatan yang bertentangan dengan UU, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi nyata-nyata telah bertentangan dengan KUHAP dan UU KPK, maka PMK tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum,” terangnya.

Dengan demikian, oleh karena dasar hukum KPK untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan inkracht hanya berdasarkan Peraturan Menteri yang bertentangan dengan UU baik itu KUHAP maupun UU KPK, maka menurut Eddy secara hukum KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghibahkan barang rampasan negara dari mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol (Purn) Djoko Susilo kepada Pemerintah Kota Surakarta.

“Sebab menurut Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan kewenangan dari jaksa pada Kejaksaan” ungkapnya. (Ndus)

Comments

Most Popular

To Top