Beritabuana.co

Headline

Idih, KPK Sendiri yang Gagal Berantas Korupsi, Kok Salahkan Presiden Jokowi

Margarito Kamis.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sangat aneh pernyataan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif yang merasa belum puas terhadap pemberantasan korupsi di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah memasuki tiga tahun ini. Sebagai lembaga antirasuah yang dipercaya pemerintah, KPK mestinya bekerja sesuai tupoksinya, bukan bermain dalam ranah politik.

Penilaian ini disampaikan pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis dihubungi wartawan, Selasa (17/10), menanggapi pernyataan komisioner antirasuah tersebut.

KPK, lanjut Margarito, tidak berhak melakukan kritik kepada Presiden dengan mengatakan seperti itu. Padahal, maraknya korupsi karena kegagalan KPK dalam penanganannya.

“Ini aneh juga KPK, masa dia lembaga yang ditunjuk untuk berantas korupsi, lantas protes pemerintahan Jokowi-JK. Sebut tidak puas lagi sama pemerintahan Jokowi – JK soal korupsi. Dia yang gagal kok salahkan orang,” sindirnya.

Lantas, Margarito mengingatkan lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu untuk bermain dalam politik, tetapi cukup bekerja sesuai tupoksinya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

“Nggak usah banyak ‘goreng’ sana ‘goreng’ sini untuk cari simpatik masyarakat. Cukup bekerja seusai tupoksinya saja,” ujarnya.

Namun saat ditanya apakah sudah wajar KPK dibubarkan jika Densus Tipikor Polri terbentuk, kata Margarito, “Polri itu lembaga negara yang sah, sementara KPK lembaga Independen, jadi jika lembaga resmi telah benar -benar siap, KPK ya menurut saya untuk apalagi.”

Sebelumnya usai rapat kerja gabungan dengan Komisi III DPR RI, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengungkapkan kalau pihaknya masih belum puas terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi.

“Saya belum puas, di kita tapi kan masih banyak korupsi,” kata Laode seraya berharap upaya pemberantasan korupsi saat ini harus dilakukan lebih masif, tidak hanya oleh KPK melainkan lembaga pemerintahan.

Tak hanya memberantas korupsi, Sayrif juga meminta semua lembaga pemerintahan turut berperan terhadap upaya pencegahan di sektor-sektor yang rawan akan praktik korupsi, seperti sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, trading serta budgeting.

“Itu adalah sederet sektor yang harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan,” pungkasnya. (Aldo)

Comments

Most Popular

To Top