Beritabuana.co

Headline

Jangan Cari ‘Kambing Hitam’, Yayuk: Pemangkasan Birokrasi Itu Bukan Bubarkan Prima

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Yayuk Basuki, Anggota Komisi X DPR-RI, meminta Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, jangan mencari “kambing hitam”. Dengan membubarkan Prima, terkait kegagalan Indonesia mencapai target pada SEA Games Malaysia 2017.

Padahal, kegagalan tersebut lebih kepada persoalan pasokan anggaran yang berada di Kemenpora sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Menurut Yayuk, jadi Menpora jangan mengorbankan Prima karena hal itu.

“Semuanya kan sudah jelas kok bahwa kegagalan Indonesia di SEA Games 2017 itu terjadi karena persoalan anggaran yang berada di Kemenpora selaku KPA. Jadi, Menpora janganlah cuci tangan dan mencari ‘kambing hitam’ dengan mengorbankan Prima. Lantas di mana tanggung jawabnya?,” tanya Yayuk Basuki saat dihubungi, Minggu (8/10).

Tudingan Yayuk bahwa Prima sengaja dikorbankan cukup beralasan. Sebab ia berpegang pada ucapan Menpora yang mengaku siap bertanggungjawab dan ngotot ingin menjadikan Satlak Prima sebagai Satuan Kerja (Satker) dalam Rapat Kerja beberapa waktu lalu.

“Menpora sendiri kok yang berbicara di Raker. Bukan hanya siap bertanggungjawab, tetapi Satlak Prima akan diusulkan menjadi Satker tersendiri. Kenapa sekarang justru berbalik jadi Satlak Prima yang dikorbankan?,” tegasnya.

Yayuk, dalam hal ini, bukan berarti membela Satlak Prima. Namun, sebagai mantan atlet nasional yang tahu persis kebutuhan atlet, ia wajib meluruskannya.

Yayuk yang pernah menembus peringkat 20 besar dunia ini mengaku salah seorang anggota Komisi X yang menyoroti soal pemangkasan birokrasi saat Raker dengan Kemenpora.

“Sorotan saya soal pemangkasan jalur birokrasi itu adalah pertama, kenapa atlet itu kalau ingin try out atau Training Camp (TC) ke luar negeri harus ada izin dari Sekretariat Negara (Setneg). Atlet itu kan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi tidak perlu diwajibkan. Berbeda dengan saya sebagai anggota DPR atau pejabat pemerintah ya memang harus melalui mekanisme itu,” katanya.

Atlet menjalani try out dan mengikuti suatu turnamen di luar negeri, jelas Yayuk, bukan berdasarkan undangan, namun mendaftar. Contohnya, atlet bulutangkis dan tenis. Mereka harus aktif mengikuti turnamen di luar untuk mengasah kemampuan sekaligus mengejar peringkat.

“Terlalu riskan kalau mereka menjalani try out harus ada izin ke Setneg yang terkadang baru turun dalam hitungan minggu bahkan bulan. Jalur birokrasi model begini yang jelas mengganggu kan harus dipotong,” katanya.

Kemudian, kata Yayuk, masalah keuangan yang terlambat dikucurkan karena terhambat birokrasi.

“Saya banyak sekali menerima aduan dari atlet beberapa cabang olahraga, kenapa uang akomodasi banyak yang belum turun? Terus terang, masalah dana akomodasi ini saja belum tuntas sampai sekarang padahal SEA Games 2017 sudah selesai,” tandasnya. (Daf)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top