Beritabuana.co

Opini

Pemanfaatan Senjata oleh Polri Diatur Secara Universal dan Juga di Peraturan yang Ada

Ilustrasi

PERNYATAAN Drajat Wibowo yang menyatakan bahwa Polri tidak memiliki kewenangan dalam pemanfaatan senjata untuk penegakan hukum beberapa waktu lalu mencerminkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami konteks penegakan hukum dan pemolisian. Basis pijakan analisisnya hanya bersumber dari UU No. 2/2002 yang tidak secara eksplisit menegaskan pemanfaatan senjata api dalam penegakan hukum.

Muradi

Padahal jika dibaca lebih jauh, tugas dan fungsi dari Polri sebagaimana dijelaskan dalam UU polri khususnya Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 memiliki cakupan yang luas dalam konteks keamanan dalam negeri, yang mana penegasan dari hal tersebut berimplikasi pada pemenuhan persenjataan untuk polri dengan kategori senjata melumpuhkan dalam memastikan terselenggaranya keamanan dan ketertiban oleh. Polisi umum, reskrim, polantas dan juga intelijen keamanan.

Sementara penggunaan senjata standar militer terbatas yang berkaitan dengan ancaman keamanan dalam negeri dengan intensitas tinggi seperti terorisme, gangguan kelompok bersenjata, serta penyelenggaraan tertib sosial sebagai bagian dari efek konflik sosial yang berkembang yang mana Brimob Polri dan juga Densus 88 AT menjadi unit di Polri yang bertanggung jawab untuk hal tersebut.

Oleh karena itu, Penggunaan senjata oleh polisi untuk pelaku kejahatan, harus dipandang sebagai upaya melindungi hak hidup masyarakat secara keseluruhan sebagaimana ada dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Tindakan yang mengancam hidup polisi sebagai penegak hukum, harus dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat secara keseluruhan, mengingat aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam perlindungan hak hidup, kebebasan dan keamanan orang.

Oleh karena itu, polisi berhak menggunakan senjata, namun yang bersifat melumpuhkan, sehingga dalam pelaksanaannya polisi menggunakan senjata laras pendek. Akan halnya Brimob dan juga Densus 88 AT adalah masuk kualifikasi para-militer, sehingga senjatanya bisa menggunakan laras panjang.

Betapapun UU Kepolisian tidak menyebutkan secara rinci mengenai penggunaan senjata oleh aparat penegak hukum (Polri), bukan berarti negara kita tidak mengatur hal ini. Dengan Indonesia mengakui Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) pada 23 Oktober 1985. Konvensi itu disahkan pada 27 Nopember 2006 melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1998. Dengan demikian, jelas bahwa penggunaan senjata oleh aparat Polri telah diatur oleh UU.

—sementara dalam konteks penyelenggaraan penegakan hukum secara universal, juga telah diatur dalam Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, yang Diadopsi dari Kongres ke-9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan di Havana Kuba tahun 1980. Dalam prinsip2 Dasar PBB tersebut ditegaskan bahwa keberadaan penegak hukum dan institusinya memiliki konsekuensi dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Prinsip non-kekerasan tetap menjadi rujukan bagi para aparat penegak hukum, namun dimungkinkan bahwa aparat penegak hukumnya harus dipersenjatai dengan senjata yang melumpuhkan dan pada derajat tertentu juga dimungkinkan menggunakan senjata api, dikarenakan meningkatnya ancaman keamanan secara signifikan dan menguatnya ancaman keselamatan diri dari para penegak hukum. Penekanan inilah yang menjadi rujukan organisasi kepolisian di dunia, termasuk juga Polri.

Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Drajat Wibowo beberapa waktu lalu tidak cukup komprehensif atas penilaian yang berkembang, khususnya menyangkut keberadaan UU Polri yang dianggap memiliki kesalahan fatal karena tidak dijelaskan secara eksplisit

pemanfaatan senjata untuk Polri. Padahal secara harfiah, perundang-undangan yang ada lebih banyak sebagai payung legal, yang mana secara praktis dijelaskan dalam Peraturan Presiden (perpres), Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Kapolri.

Di internal polisi sendiri sebagaimana diketahui bahwa penggunaan senjata diatur dalam Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).

—dengan kata lain, apa yang diungkap oleh Drajat Wibowo lebih pada pemahaman yang tidak komprehensif atas sejumlah aturan legal dan juga penjelasan praktis berkaitan dengan pemanfataan senjata oleh Polri. Sehingga penjelasannya pun tidak memiliki dasar yang kuat atas dan berpotensi menyesatkan.

*Muradi* — Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Univ. Padjadjaran, Bandung

Comments

Most Popular

To Top