Beritabuana.co

Ekbis

Organda Minta Pemerintah Segera Berlakukan Pajak Taksi Online

BERITABUANA.CO, JAKARTA- Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pemasukan negara melalui pajak, Organisasi Angkutan Darat (Organda) berharap pemerintah segera memberlakukan pajak atas beroperasinya taksi online.  Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengungkapkan dengan persaingan taksi meter dan taksi online yang mengakibatkan sebagian taksi meter collapse mengakibatkan potensi penerimaan pajak dari kendaraan umum jenis ini menjadi hilang. “Dengan matinya sebagian perusahaan taksi resmi yang sudah ada, maka potensi pajak menjadi hilang, apakah itu pajak PPn, PPh maupun pajak untuk daerah yang dikenakan dari kendaraan taksi itu. Sementara taksi online sendiri tidak dikenakan pajak. Jadi sebenarnya negara mengalami 2 kali kehilangan potensi pajak,” ujar Ateng Aryono, Kamis (21/9).  “Seharusnya otoritas pajak melakukan tindakan atas untuk taksi online ini. Saya tidak tahu ada masalah apa, tapi ini tampaknya ada masalah mekanisme pajak,” tambahnya.

Pengenaan pajak atas taksi online ini menurut pengamat ekonomi yang juga dosen Univ Atmajaya, Ahmad Iskandar, semestinya bisa dilakukan. Namun demikian seperti halnya Ateng, Iskandar juga menyatakan tidak mengerti mengapa masalah pajak taksi online ini juga masih belum diberlakukan sementara Ditjen Pajak terus mengejar pemasukan negara melalui berbagai jenis pajak, mulai pajak untuk para penulis buku sampai pembelian handphone pun mulai dikenakan pajak.

Ditjen Pajak sendiri sebelumnya menyatakan pihaknya sedang memformulasikan pengenaan pajak atas taksi online karena taksi online merupakan masalah yang baru. Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyatakan taksi online bisa dikenakan pajak PPh ataupun PPn. Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan sebenarnya di dalam peraturan Menteri Perhubungan soal pajak taksi online ini juga sudah diberi ruang, namun rinciannya merupakan wewenang Kementerian Keuangan.

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek hingga saat ini masih berproses. Banyak pihak menunggu peraturan baru yang dinilai lebih adil dan berimbang. Pihak Organda sendiri menyatakan masih menunggu uji publik yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. “Biasanya kami dipanggil pada saat dilakukan uji publik untuk memberi masukan-masukan. Namun sampai saat ini kami masih menunggu, sebab kami belum mengetahui hal-hal apa saja yang mengalami perubahan dalam revisi peraturan tersebut” kata Ateng.

Sebagaimana diketahui Mahamah Agung telah membatalkan beberapa pasal dalam Permenhub no. 26/2017 karena gugatan yang diajukan oleh 6 pengemudi taksi online dengan alasan peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga tidak demokratis karena tidak melibatkan banyak pihak. Pembatalan ini menimbulkan kontroversi banyak kalangan. “Saya tidak paham mengapa MA seperti itu, karena misalnya keputusan MK tentang STNK dimana  kendaraan harus menggunakan STNK sesuai dengan badan hukumnya,  oleh MA dihilangkan. Padahal  peraturan itu sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini mengakibatkan ketidakpastian dan kami bingung mana sebenarnya lembaga hukum  yang lebih kuat, MA atau MK,” tambah Ateng Aryono. (syd)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top