Beritabuana.co

Headline

Alasan Menunggu Putusan MK, Pimpinan KPK Batal Hadir di Pansus Angket DPR

Ketua KPK, Agus Rahardjo

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, secara resmi membatalkan untuk hadir dalam rapat dengan Pansus Angket KPK DPR RI, dengan alasan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sedang mengajukan judicial riview UU NO 17 Tahun 2014.

Rencananya Pansus Angket KPK DPR hari ini, Rabu (20/9) pukul 13.00 WIB akan melakukan rapat dengan Pimpinan KPK guna membahas mengenai fungsi kelembagaan antirasuah tersebut.

Menanggapi ketidakhadiran KPK itu, Anggota Pansus Angket KPK, Ahmad Sahroni menghormati putusan KPK dengan alasan tersebut. Namun demikian dengan dibatalkannya agenda hari ini, pansus angket tetap akan meminta kepada pimpinan pansus serta pimpinan DPR untuk mempertemukan keduannya (pansus angket dan pimpinan KPK).

“KPK memang sudah menolak hadir dengan alasan menunggu keputusan MK dan mereka meminta pansus dapat menghormati proses hukum itu. Tapi tetap akan kita ajukan kepada pimpinan baik pimpinan pansus dan pimpinan DPR agar dapat menghadirkan pimpinan KPK,” kata dia.

Politikus NasDem ini pun menyatakan meskipun masa kerja pansus angket akan habis dalam waktu dekat ini, pihaknya tetap akan mengusulkan perpanjangan kerja pansus sampai pihaknya mendapatkan klarifikasi dari pimpinan KPK.

“Karena surat dari pimpinan KPK menunggu hasilnya maka pansus tanggal 28 september akan tetap membacakan di paripurna dan akan kita mintakan pada Pimpinan pansus dan Pimpinan DPR untuk perpanjang Masa Kerja pansus sesuai UU,” tandas anggota komisi III DPR ini.

Berikut isi kutipan surat KPK kepada DPR yang ditanda tangani ketua KPK Agus Rahardjo:

Sehubungan dengan adanya surat undangan dari Sekjen DPR RI No PW/16703 RI/IX/2017 tanggal 18 September 2017 mengenai akan diadakan RDP dengan Pansus Angket KPK dengan Pimpinan KPK yang akan dilaksanakan Hari Rabu 20 Septemebr 2017 jam 13.00 WIB dengan acara membahas pembicaraan awal terkait pelaksanaan tugas penyelidikan Pansus Angket KPK DPR terhadap fungsi kelembagaan, Tata Kelola SDM, Anggaran dan Kewenangan KPK maka dengan ini kami sampaikan bahwa KPK tidak dapat memenuhi permintaan dimaksud dengan alasan KPK saat ini telah menjadi pihak terkait dalam permohonan pengujian UU NO 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UU 1945 sebagaimana tersebut dalam register perkara No: 40/PUU-XV/2017.

Oleh karena itu untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK sampai dengan diputuskannya permohonan dimaksud. KPK tidak dapat menghadiri undangan yang disampaikan oleh Sekjen DPR. (Ardi)

Comments

Most Popular

To Top