Beritabuana.co

Headline

Berkas Masalah KPK Ada 5 Koper, Presiden Harus Melihat dan Mempelajarinya

Tenteng 5 Koper ke Pressroom DPR, Masinton dan Taufiqulhadi jelaskan temuan Pansus Angket KPK DPR. (Dok. Pemberitaan DPR)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi, harus melihat sejumlah temuan Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK DPR RI, agar nanti bisa mengkaji dan memperlajari temuan pansus, dalam hal politik hukum dan pemberantasan korupsi ke depan. Dengan demikian, akan semakin kokoh dan semakin maju serta negara mampu membangun system anti korupsi yang lebih baik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Pansus Angket KPK DPR RI, Taufiqulhadi dan Masinton Pasaribu saat menggelar jumpa pers di Gedung DPR RI, Senin (18/9). Kesempatan itu, Pimpinan Pansus juga membawa lima koper berkas terdiri laporan hasil RDP dan RDPU Pansus Angket KPK, Hasil Audit BPK atas Laporan keuangan KPK, Berkas Pengaduan Posko Angket KPK, Daftar Temuan Angket KPK dan Laporan Temuan Pansus Angket KPK.

Menurut Taufiqulhadi, Pansus Angket sebelum digelar Rapat Paripurna pada tanggal 28 September besok, berharap dapat melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi. Bahkan, pihak pansus telah berkirim surat kepada Pimpinan DPR dan meminta diadakan rapat konsultasi dengan presiden.

Apalagi, menurut politisi dari NasDem itu, Pansus Angket menemukan beberapa hal yang siginifikan, berkaitan 4 hal yakni tentang tata kelola kelembagan KPK, tata kelola Anggaran KPK, tata kelola Sumber Daya Manusia KPK dan Penegakan Hukum dalam hal pemerantasan korupsi.

“Dari beberapa temuan ini akan kita laporkan pada Rapat Paripurna tanggal 28 September mendatang. Tapi sebelumnya, kita akan menyampaikan kepada Presiden agar nanti bisa mengkaji dan memperlajari temuan Pansus,” tambahnya lagi.

Saat ditanya sejauhmana keterikatan Presiden dengan Pansus untuk berkonsultasi, Taufiq mengatakan kerja Pansus Angket adalah kerja konstitusional yang sangat penting. Sedangkan persoalan jadwal, itu persoalan lain apakah bisa memenuhi jadwal itu, tergantung Presiden.

“Kami berpikir, untuk melaporkan sebab akan memberikan pemahaman kepada Presiden dalam hal hubungan antar lembaga. Memang ini pertama kali Pansus mengajukan permohonan konsultrasi tapi mestinya bisa bersama dengan Pimpinan DPR sehingga Presiden akan menghargai dan konsultasi bisa digelar,” katanya.

Soal isi koper, Masinton menambahkan kalau koper-koper yang dibawa itu berisi dokumen ada daftar asset sitaan KPK, juga ada dokumen SDM KPK Karena ada bebrapa pegawai KPK diangkat tanpa surat persetujuan instusi asal pegawai yang bersangkutan.

Ketika didesak apakah temuan itu akan dikonfirmasi dan klarifikasi kepada KPK, Pansus Angket berharap KPK bisa hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Dimana sesuai amanat UU, pertanggungjawaban dan laporan KPK disampaikan kepada Presiden, BPK dan DPR-RI.

“Ini dimaksudkan agar terang benderang dan tidak sepihak, maka kehadiran KPK menjadi penting. Kalaupun KPK tidak hadir, kami tetap melaporkan fakta-fakta ini dalam Rapat Paripurna DPR. Kalau KPK tidak hadir yang rugi rakyat,” kata Masinton lagi.

Menjawab pernayataan, bila Presiden tak berkenan bertemu Pansus, Masinton mengaku tak masalah. Yang jelas, Pansus lewat Pimpinan DPR sudah menganjurkan kepada Presiden untuk meluangkan waktu berkonsultasi.

“Saya yakin Presiden punya pendirian yang kokoh dan punya keyakinan yang kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi kita ke depan,” ucapnya.

Dengan bertermu Presiden, tentu ada informasi yang utuh yang diterima Presiden menyangkut KPK. Dan semua temuan signifikan ini perlu disampaikan pula kepada presiden apa adanya.

“Kami cuma ingin menyampaikan temuan. Hasil temuan ini harus berdasarkan fakta dan data yang kami temukan di Pansus. Tidak ada maksud memengaruhi presiden,” kilah Anggota Komisi III tersebut. (Ndus)

Comments

Most Popular

To Top