Beritabuana.co

Metropolitan

Megaproyek Meikarta Langgar Etika Dalam Bernegara

ISTIMEWA

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Yayasan Lembaga Bantun Hukum Marhaenis Bersatu (LBH MB), Fidelis Giawa menegaskan bahwa tindakan Lippo Group yang menciptakan megaproyek Meikarta adalah melanggar etika dalam bernegara.

“Pengembang dari Lippo Grup itu mengesampingkan prosedur kelengkapan ijin sebelum memulai membangun dan memasarkan. Itu sama artinya mengkesampingkan etika dalam hidup bernegara,” ujar Fidelis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/9).

Dijelaskan Fidelis, dari segala upaya Lippo Group ingin menampilkan kesan seolah proyek Meikarta tidak ada masalah, padahal malah sebaliknya.

“Kesan yang muncul adalah bahwa pengembang yakin bahwa segala perijinan pasti akan didapatkan tanpa kendala. Seakan mereka bisa menentukan arah kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Fidelis kuat dugaan telah terjadi praktek ijon, atau ada yang digadaikan.

“Saya mensinyalir adanya praktek ijon kebijakan. Bisa terjadi karena pengembang menggunakan jejaring pengaruhnya di tubuh kekuasaan atau bisa juga karena pemegang wewenang dalam soal perijinan ada kerjasama terselubung dengan pengembang,” terangnya.

Oleh karena itu, Fidelis menghendaki dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Jawa Barat untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan Lippo Group dalam mengembangkan proyek Meikarta benar melanggar hukum dan sangat tidak beretika.

“Untuk memverifikasi kemungkinan yang saya sebut, maka perlu diadakan Pansus oleh DPRD jawa Barat. Agar terungkap ada permainan apa? Kehadiran Pansus untuk mengawal agar eksistensi pemerintahan dan negara tidak mudah dikangkangi oleh pengusaha. Kalau ada backing jaringan poliitik juga akan terungkap nantinya lewat Pansus,” bebernya.

Ditambahkannya lagi, proyek Meikarta adalah cerminan betapa kekuatan kapitalis kembali dipertontonkan.

“DPRD Jabar jangan menganggap bahwa persoalan Meikarta ini cuma teknis prosedur perijinan. Fenomena Meikarta adalah cerminan bagaimana kapitalisme bisa mengesampingkan peran negara,” pungkas Fidelis. (Isa)

Print Friendly, PDF & Email
Comments

Most Popular

To Top