Beritabuana.co

Opini

Bangun Desa dengan Regulasi yang Sederhana

La Mimi

PENDUDUK Indonesia yang hidup di perkotaan mayoritas berasal dari desa. Data dari Kementerian Dalam Negeri (2016) menunjukkan bahwa dari sekitar 234,2 juta penduduk saat ini, 14,15% masih hidup dalam kategori penduduk miskin,  dan sebagian besar tinggal di perdesaan.

Dari hasil pengamatan lapangan, berbagai macam kendala yang didapatkan mengapa warga desa lambat dalam melakukan perubahan, di antaranya adalah:

1. Rendahnya sumber
pendapatan masyarakat
desa;
2. Lemahnya kemampuan
sumber daya manusia
masyarakat yang ada di
desa;
3. Terbatasnya kemampuan
sumber daya manusia
apatur desa;
4. Adanya pergeseran
penduduk desa yang telah
mengenyam pendidikan
tinggi yang enggan
kembali ke desa;
5. Belum meratanya
pelaksanaan
pembangunan sampai ke
pelosok desa;
6. Masih rendahnya tingkat
kepedulian masyarakat
desa yang tinggal
diperkotaan dan telah
berhasil untuk
membangun desanya;
7. Masih adanya regulasi
yang terus berubah dan
terkesan belum sejalan/
tumpang tindih
mengatur desa, mulai dari
UU No. 5 tahun 1979
tentang Desa, UU No. 22
tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah, UU No.
32 tahun 2002 tentang
Pementah Daerah,  UU No.
6 tahun 2014 tentang
Desa, UU No.23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
serta Peraturan
Menteri lainnya yang juga
mengatur tata kelola
pemerintahan,
pembangunan,
kemasyarakatan,
pemberdayaan, dan
peraturan lainnya yang
sebenarnya semakin
menambah rumit bagi
aparatur desa dalam
melaksanakannya.

Setelah melihat fenomena di atas, dalam mengurus hal-hal terkait desa, sebenarnya untuk memberikan jawaban atas semua itu adalah :

Adanya langkah penguatan kapasitas SDM Aparatur Desa, sehingga mereka siap dan tidak membingungkan perangkat desa dalam mengelola desanya, mencegah munculnya persaingan yang kurang sehat antar penduduk desa yang satu dengan desa lainnya, sengketa batas desa, sengketa sumber pendapatan desa, sengketa lahan perkebunan, kehutanan, pertanian, serta bentuk sengketa lainnya yang muncul di tingkat masyarakat desa sampai menimbulkan pertikaian antar warga dan berakibat pada menurunnya jiwa persatuan di antara sesama, meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara sistematis, terukur dan berkelanjutan, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta terhindar dari ketertinggalan yang terus menerus.

*La Mimi*  – 633.
Widyaiswara/Pengamat Kamnas

Comments

Most Popular

To Top