Beritabuana.co

Headline

Timwas TKI Minta Pemerintah Manfaatkan Momentum Pemutihan TKI di Arab Saudi

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dan Anggota Timwas TKI dari F-PDIP Rieke Diah Pitaloka. (Dok. Pemberitaan DPR)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk memanfaatkan kebijakan Pemerintah Arab Saudi, terkait program amnestiatau pemutihan bagi TKI yang berlangsung selama 90 hari.

Rieke menyampaikan ini kepada wartawa, Kamis (28/4) di Kompleks Parlemen, menjelaskan hasil Rapat Kordinasi Timwas TKI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Timwas TKI DPR, Fahri Hamzah dan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf, Rabu (26/4/2017) kemarin.

Sebagaimana diketahui, pada 29 Maret 2017 lalu, Pemerintah Arab Saudi telah memberikanamnesti atau pengampunan kepada WNI yang melewati masa izin tinggal (overstay). Jika mereka mengikuti program ini, maka mereka terlepas dari tuntutan denda dan akan diperbolehkan untuk masuk kembali dengan menggunakan visa baru.

“Ini adalah sebuah momentum yang harus dimanfaatkan Indonesia, karena jumlah TKI yangoverstay di Saudi cukup besar. Kami mengharapkan dukungan dan langkah-langkah progresifdari pemerintah,” ujarnya.

Diketahui, jumlah TKI yang melebih batas tinggal pada tahun 2013 saja jumlahnya kurang lebih 105 ribu. Di mana, 31.500 diantaranya telah pulang ke Indonesia dan masih menyisakan 73.500 orang. Angka ini disinyalir terus meningkat hingga 100 ribu orang disertai maraknya pengiriman TKI non-prosedural ke Arab Saudi.

Lebih lanjut, politisi dari F-PDI Perjuangan ini memaparkan, bentuk dispensasi yang diberikan Pemerintah Saudi yaitu terbebas dari sanksi denda, dan bisa pulang seperti orang legal dengan biaya tiket sendiri. Selain itu, tidak ditahan dalam tahanan deportasi, dan bisa kembali ke Saudi Arabia tanpa harus menunggu 5 tahun, baik itu menggunakan visa kerja, visa umroh/haji ataupun visa ziarah.

Sementara, jika program pemutihan ini tidak dimanfaatkan oleh WNA yang overstay, makabila terkena razia akan dikenai denda sebesar sekitar Rp 34 juta. Selanjutnya, masuk dalamtahanan imigrasi dan di black list. “Ini penting untuk segera disikapi,” tegas Rieke.

Berdasarkan pantauan Timwas, minat TKI domestik terhadap progam pemutihan ini masihminim. Hal ini disebabkan karena sebagian mereka sudah mempunyai pekerjaan dan takut tak bisa kembali bekerja karena moratorium. Untuk itu, Timwas merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penanganan khusus terhadap mereka.

“Harus ada langkah khusus, bagaimana ada jemput bola dari Pemerintah Indonesia. Terutama untuk perwakilan yang ada disana, agar menyadarkan tentang masalah overstay ini,” ungkapnya.

Disisi lain, Timwas pun mengusulkan agar ada perjanjian antara buruh domestik dan majikannya, bahwa ia diperbolehkan pulang ke Indonesia untuk melakukan pemutihan dan bisa kembali lagi ke Saudi dan bekerja di majikan yang sama. Menurutnya, dengan sistemyang seperti ini juga akan memperlihatkan sebaik apa hubungan TKI dan majikannya.

“Ini harus digerakkan betul, perlu kerjasama antara pemerintah Saudi dengan pemerintah Republik Indonesia, antara KBRI dan Keduataan Saudi di Arabia, dan keduataan Saudi yangada di Indonesia,” tandas Rieke.

Terakhir, ia juga meminta dukungan Kementerian Luar Negeri agar membantu menanggulangi proses pemulangan TKI yang ikut amnesti dengan kategori lansia, sakit danpunya anak dengan menggunakan dana perlindungan WNI. (Ndus)

Comments

Most Popular

To Top