Beritabuana.co

Nasional

Indra Sahnun Pertanyakan OTT Saber Pungli Polda Kaltim

Pengacara Senior Indra Sahnun pertanyakan OTT di Pelabuhan Samarinda Kaltim

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Kalimantan Timur di Terminal peti kemas pelabuhan Samarinda beberapa waktu lalu dinilai janggal. Pasalnya, tim OTT yang menangkap Hambali dan Erwin, anggota Koperasi TKBM Komura dengan barang buktinya uang sebesar Rp5 juta tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Sebetulnya yang terjadi bukan OTT, tetapi pembayaran uang panjar (DP) dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan,” ujar Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Indra Sahnun Lubis menanggapi hal tersebut kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (12/4).

Menurutnya, uang yang diterima Hambali itu juga atas permintaan dari pihak pengelola peti kemas pelabuhan Samarinda, yakni PT Pelabuhan Samudra Palaran (PSP).

“Jadi pihak PT PSP yang diwakili Markus Sinai menghubungi Hambali terus menerus dan menyuruh mengambil uang panjar Rp5 juta untuk pekerjaan bongkar muat. Jika dikatakan Hambali melakukan pemerasan itu sangat tidak benar. Apalagi tidak ada pelapornya,” ujar Indra menambahkan.

Pihak PSP, lanjut Indra, terkesan memaksa Hambali untuk mengambil uang tersebut dengan alasan akan berangkat ke Jakarta.

“Karena dipaksa terus, dan Hambali tidak bisa mengambil uang itu akhirnya dia memerintahkan Erwin yang juga karyawan Koperasi TKBM untuk mengambil uang di PT PSP. Nah pada saat keluar ruangan, dia langsung di tangkap Tim Saber Pungli,” jelasnya.

Padahal untuk tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) di pelabuhan Samarinda telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh APBMI, pemilik barang (shipper), MPI, INSA, TKBM Komura dan beberapa pihak terkait yang diketahui oleh tiga instansi selaku Pembina, yaitu: Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan KSOP (Syahbandar). Sedangkan ketiga pembina itu juga ikut bersama dalam membahas tarif yang telah disekapati.

“Jadi, kesepakatan bersama itu sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Wilayah Samarinda. Artinya, kalau ada OTT disitu sangat naif karena sudah ada aturannya,” ungkap indra.

Selanjutnya, terkait uang sebesar Rp 6,1 miliar yang juga ikut disita Tim Saber Pungli, dinilai juga tidak etis. Sebab, dana tersebut adalah milik koperasi yang peruntukkannya untuk membayar upah pekerja di koperasi tersebut.

“Uang yang diambil Tim Saber berasal dari brankas kasir koperasi TKBM yang baru saja diambil dari bank oleh kasir koperasi untuk persiapan membayar upah buruh termasuk libur, panjar bongkar muat dan biaya operasi lainnya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan OTT,” kata Indra Sahnun yang juga akan mengadukan kliennya ke Menko Polhukam. (Isa)

 

Comments

Most Popular

To Top